Harga Beras Makin Mahal, Program SPHP Pemerintah Tidak Efektif?

Suara.com - Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digulirkan pemerintah dinilai belum memberikan dampak yang signifikan dalam menahan laju kenaikan harga beras di pasaran.

Volume intervensi pasar yang cenderung mengecil disinyalir menjadi salah satu faktor utama lemahnya daya tekan kebijakan tersebut terhadap pergerakan harga.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengungkapkan bahwa daya penetrasi pasar dari beras subsidi SPHP belakangan ini menunjukkan grafik yang menurun.

"Beras SPHP penetrasi pasarnya cenderung menurun. Dari Maret hingga 20 Juni 2026 penjualan beras SPHP hanya 361.667 ton atau sekitar 3.229 ton per hari. Volume penjualan beras SPHP ini menurun dibandingkan tahun lalu. Karena volumenya kecil, dampaknya terhadap harga di pasar pun kecil. Istilah anak muda sekarang: tidak nendang," ujar Khudori kepada wartawan, Minggu (28/6/2026).

Melihat fenomena tersebut, Khudori menilai pemerintah perlu bergerak cepat melakukan audit menyeluruh untuk menemukan simpul masalah merosotnya efektivitas SPHP.

Faktor penghambat ini perlu ditelisik, apakah murni berasal dari kendala mekanisme distribusi atau dipicu oleh keraguan publik terhadap kualitas fisik beras yang disalurkan .

Persoalan standar mutu komoditas ini bukan tanpa alasan. Isu kelayakan beras cadangan pemerintah (CBP) sebelumnya sempat mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR bersama Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2026 lalu.

Dalam forum parlemen tersebut, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto mengungkapkan temuan bahwa sekitar 1,3 juta ton dari total akumulasi 5 juta ton stok beras di gudang Perum Bulog terindikasi telah disimpan lebih dari satu tahun.

Masa simpan yang lama tersebut dikhawatirkan telah memicu perubahan warna dan penurunan kualitas beras .

Baca Juga: Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

Selain program SPHP, penyaluran pos bantuan pangan berupa beras untuk masyarakat kurang mampu juga dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah.

Hingga data per 20 Juni 2026, realisasi pendistribusian baru menyentuh 588.843 ton dari total target alokasi sebesar 664.888 ton, yang berarti masih ada sisa sekitar 76.045 ton yang belum tersalurkan .

"Kalau penjualan beras SPHP dan penyaluran bantuan pangan beras volumenya besar ada peluang harga beras tertekan, setidaknya tertahan tidak naik," jelas Khudori .

Khudori mengingatkan kembali adanya ironi di mana grafik harga beras di pasar retail terus meninggi , padahal volume simpanan CBP di kompleks gudang Bulog saat ini sangat melimpah, yakni berkisar 5,2 juta ton.

Oleh sebab itu, akselerasi pelepasan stok dipandang sebagai langkah mendesak untuk menyelamatkan komoditas pangan tersebut dari risiko kerusakan biologis .

"Agar stok beras tidak susut volume, turun mutu, dan potensial rusak. Juga agar tak membebani biaya pengelolaan dan penyimpanan. Lebih dari itu, agar tak ada lagi ironi: harga beras terus naik dan penyumbang inflasi saat stok tinggi," pungkas Khudori.