Purbaya Sentil Kementerian-Lembaga Hobi Minta Tambah Anggaran, Kini Bakal Diperketat

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta bawahannya untuk tidak langsung menyetujui usulan tambahan anggaran dari kementerian maupun lembaga (K/L) demi menjaga disiplin fiskal.

Hal itu disampaikan Menkeu Purbaya usai melantik Sudarto sebagai Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang sebelumnya dijabat Luky Alfirman.

Purbaya mengakui kalau banyak K/L yang mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) kepada Kemenkeu. Ia memerintahkan Sudarto untuk hati-hati dan tidak langsung menyetujui usulan tersebut.

"Jangan sampai gara-gara ABT, anggaran kita terganggu. Yang penting adalah pastikan kementerian lembaga mengerti bahwa disiplin fiskal kita akan belanjakan sesuai dengan yang dianggarkan," katanya, dikutip Jumat (3/7/2026).

Bendahara Negara menegaskan kalau Kemenkeu bakal menjaga semaksimal mungkin tambahan anggaran yang akan berdampak pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahkan membuat Belanja Negara tidak terkendali.

"Saya sering mengingatkan bahwa tidak semua permintaan anggaran harus dipenuhi. Yang harus kita penuhi adalah program yang benar-benar prioritas, berdampak bagi rakyat, dan dapat dipertanggungjawabkan," bebernya.

Selain itu, lanjutnya, setiap usulan anggaran harus diuji secara tegas. Purbaya memberikan syarat apakah anggaran tambahan itu memang prioritas presiden, manfaatnya jelas, pelaksanaannya siap, dan jumlahnya wajar. Ia meminta agar usulan anggaran tidak langsung diloloskan.

Purbaya lalu bercerita kalau dirinya sempat dikritik ceroboh lantaran diam saja ketika ada banyak belanja K/L. Dia pun sempat memberikan jawaban berbelit, meskipun pertanyaan itu ada benarnya.

Makanya Purbaya meminta Dirjen Anggaran baru untuk membuat tim khusus untuk mengawasi tambahan anggaran K/L. Ia juga kembali menyinggung soal belanja motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga: Purbaya Ngeluh Bawahannya Lelet Urus Aset Negara, Singgung Kasus BLBI

"Jaga defisit dalam batas aman, pastikan negara hadir untuk pendidikan, kesehatan, pangan, energi, UMKM, perumahan, dan program-program presiden lainnya," tegas Purbaya.