Bisnis / Keuangan
Kamis, 16 Juli 2026 | 14:57 WIB
Sejumlah teknisi menyelesaikan proses produksi pesawat CN235 di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/2).
Baca 10 detik
  • Isu PTDI dijual ke asing memicu kekhawatiran arah industri pertahanan.
  • PTDI akui Prabowo mendorong kolaborasi dengan perusahaan global.
  • Bisnis PTDI masih bergantung pada kontrak pemerintah dan LOI ekspor.

Suara.com - Isu mengenai masa depan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar perusahaan pelat merah itu akan dijual kepada pihak asing. Meski kabar tersebut dibantah manajemen, polemik ini memunculkan kekhawatiran publik mengenai arah kebijakan industri strategis nasional di tengah semakin besarnya keterlibatan perusahaan kedirgantaraan global.

Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengarahkan penjualan PTDI kepada investor asing. Namun, pemerintah mendorong perusahaan memperluas kolaborasi strategis dengan pelaku industri kedirgantaraan dunia guna meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasional.

"Bapak Presiden sangat mendukung pengembangan PTDI. Arahan beliau adalah membangun strategic collaboration dengan pelaku global industri kedirgantaraan," kata Gita kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah beredarnya spekulasi mengenai kemungkinan masuknya pihak asing ke PTDI. Walaupun dibantah, pengakuan mengenai dorongan kerja sama global dinilai menunjukkan bahwa PTDI memang membutuhkan dukungan teknologi dan kapasitas dari mitra luar negeri untuk memperkuat daya saingnya.

Gita menjelaskan, setiap kerja sama diarahkan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi industri pertahanan nasional melalui skema offset maupun industrial collaboration agreement. Menurutnya, Presiden meminta setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) udara menghasilkan transfer manfaat bagi industri dalam negeri.

"Arahan khususnya adalah bagaimana setiap pengadaan alutsista udara bisa memberikan benefit yang maksimal melalui offset ataupun industrial collaboration agreement," ujarnya.

Di sisi lain, kondisi PTDI juga masih bergantung pada kontrak pemerintah sebagai penopang utama bisnis. Meski pesawat N219 mulai diminati pasar luar negeri dengan adanya letter of intent (LOI) dari China untuk 25 unit serta penjajakan kerja sama dengan Republik Demokratik Kongo, realisasi ekspor tersebut masih belum berubah menjadi kontrak pembelian yang mengikat.

Sementara itu, pasar domestik tetap menjadi andalan perusahaan. PTDI telah memperoleh kontrak pengadaan enam unit pesawat N219 untuk TNI Angkatan Darat yang ditargetkan mulai dikirim pada akhir tahun ini. Selain itu, terdapat rencana pengadaan tiga unit untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta tiga unit lainnya bagi TNI Angkatan Laut.

Baca Juga: Masa Depan Bandara Kertajati di Tangan AHY

Load More