Kejar Status Eksportir Terbesar Dunia, Pemerintah Bakal Ubah 40.000 Desa Jadi Sentra Perikanan Darat

Suara.com - Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan budi daya perikanan tematik di 40.000 desa hingga 2029. Program tersebut disiapkan untuk memperkuat produksi perikanan nasional sekaligus mendukung target swasembada protein.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan pembangunan desa budi daya perikanan menjadi salah satu program yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian.

"Yang kedua, akan dibangun budi daya tematik 40.000 desa. Ya, itu pekerjaan sangat besar juga. Tidak kalah dengan Koperasi Desa Merah Putih tuh, besar sekali ya," kata Zulhas di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurut dia, target pembangunan kawasan budi daya perikanan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029.

"Kalau desa tematik, targetnya 40.000, tapi sampai tahun 2029," ujarnya.

Zulhas menjelaskan, program budi daya perikanan tematik berbeda dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut akan dikembangkan di wilayah daratan dan diterapkan di setiap desa sesuai dengan potensi yang dimiliki.

"Ini darat, lain lagi ini. Darat, ya, darat. Agar kita itu tadi, mandiri, swasembada ikan, protein, dan kita menjadi jadi kekuatan eksportir terbesar," ucapnya.

Ia mencontohkan, Indonesia saat ini masih belum mampu memenuhi sejumlah permintaan pasar ekspor karena keterbatasan kapasitas budi daya.

"Begini contohnya ya. Jemaah haji kita 200 ribu lebih. Arab mau pesan ikan patin, kita nggak bisa cukupi. Nggak bisa. Kita mungkin bisa nyuplai 10 ton, sudah, gitu. Karena kita nggak ada, budi dayanya di mana? Ya, nah kalau kita punya seperti itu tergantung permintaan orang kan mau ikan apa, ah, kita tinggal siapin bibitnya. Gitu," beber Zulhas.

Baca Juga: Pantesan Nelayan RI Nggak Makmur, Ikannya Banyak Dicuri

Menurut dia, jenis ikan yang akan dikembangkan dalam program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Pemerintah nantinya akan menyiapkan bibit melalui jajaran teknis di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Ikannya macam-macam. Nanti tergantung dirjen-dirjen yang akan siapin bibitnya," ujar Zulhas.

Ia menyebut, pelaksanaan program tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga karena mencakup penyediaan lahan, infrastruktur listrik, pengembangan sumber daya manusia, hingga dukungan pemerintah daerah.

"Oleh karena itu perlu persiapan, perlu sosialisasi, perlu koordinasi antar kementerian/Lembaga," katanya.

Ia menambahkan, ini menyangkut Kementerian Dalam Negeri, menyangkut apa namanya, SDM, menyangkut listrik, dan lain-lain sebagainya ya.

"Menyangkut lahan ya, menyangkut Menteri Desa gitu. Ini perlu dikoordinasi, sehingga ini kita kawal betul agar sukses seperti kita mengawal program-program yang lain," pungkas Zulhas.