Penyaluran Pinjaman Modal untuk UMKM Tak Boleh Asal, Bisa Berujung Kredit Macet

Suara.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengingatkan penyaluran pinjaman modal kepada UMKM tidak boleh dilakukan hanya dengan mengejar peningkatan nominal pembiayaan. 

Sebab, jika pelaku usaha tidak mampu menjual produknya, pembiayaan yang digenjot justru bisa berujung kredit macet.

Ia menjelaskan, akses pembiayaan UMKM saat ini sudah mencapai lebih dari Rp1.500 triliun. Sementara itu, porsi pembiayaan UMKM masih berada di angka 16,8 persen, di bawah target RPJMN sekitar 25 persen dari total alokasi perbankan.

"RPJMN kita itu memerintahkan kurang lebih 25 persen dari total alokasi perbankan kita, alokasi keuangan kita. Sampai hari ini kita baru tembus di angka 16,8 persen. Artinya masih kurang lebih 8 persen lagi," ujarnya dalam sambutan saat acara UMKM Finance Summit di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut Maman, pemerintah sebenarnya dapat mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan agar memperbesar penyaluran pembiayaan. Namun, ia menilai kebijakan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka.

Sebab, tambahan pinjaman harus diikuti kemampuan UMKM menghasilkan pendapatan dari kegiatan usahanya. Jika produk yang dihasilkan tidak laku, pelaku usaha justru akan kesulitan mengembalikan pinjaman.

"Saya rasa gampang sekali kalau kita mau nekan OJK, nekan perbankan untuk gimana caranya mereka naikkan itu akses pembiayaan. Tapi pertanyaannya, pada saat kita naikkan akses pembiayaan itu, nilai kita sekarang 1.500 triliun, lalu kita genjot sampai kurang lebih 2.000 triliun, tapi kalau misalnya UMKM-nya dia nggak bisa jual barangnya, akhirnya ujung-ujungnya kredit macet juga," beber Maman.

Maman mengungkapkan, persoalan tersebut muncul karena sebagian pelaku UMKM sudah mendapatkan modal, pelatihan, hingga dukungan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun, ketika produk selesai dibuat, mereka menghadapi persoalan lain, yakni pasar.

"UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya, tetapi yang jadi masalah pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Barangnya nggak laku," jelasnya.

Ia menilai, kondisi pasar domestik menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi. Produk UMKM harus bersaing dengan barang impor yang masuk ke pasar Indonesia.

"Ya macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor. Yang mau nggak mau UMKM kita dihadapkan pada sebuah situasi dia harus head-to-head dengan produk-produk barang luar," ujar Maman.

Karena itu, Maman menilai peningkatan pembiayaan UMKM harus dilakukan bersama dengan pembenahan di sisi hilir. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan pelaku usaha mendapatkan modal, tetapi juga perlu memperhatikan pasar bagi produk yang mereka hasilkan.

Ia khawatir apabila pembiayaan terus digenjot tanpa memperhatikan kondisi tersebut, persoalan akhirnya tidak hanya akan berdampak kepada pelaku UMKM, tetapi juga kepada perbankan.

"Ujung-ujungnya NPL-nya naik, akhirnya problem sosial. Nah, kalau yang datang ke perbankan urusannya cuman urusan kredit macet, tapi kalau UMKM datang ke Kementerian UMKM, urusannya problem sosial," kata Maman.

Menurut dia, kredit macet pada UMKM juga dapat berkembang menjadi persoalan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu melihat pertumbuhan UMKM secara lebih luas, bukan sekadar berdasarkan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

"Artinya dalam kesempatan hari ini, saya juga ingin coba mulai kita melihat dari beberapa perspektif yang itu tidak hanya sekadar dilihat dari aspek pembiayaan. Dan itu saling berkaitan dengan seluruh aspek," tuturnya.