- Kantor Grand Chamberlain Brunei Darussalam mengumumkan pencabutan seluruh gelar kerajaan Pengiran Raabi'atul Adawiyyah pada 8 Agustus 2026.
- Pencabutan gelar tersebut diputuskan oleh Sultan Hassanal Bolkiah karena Raabi'atul dinilai menunjukkan perilaku tidak pantas sebagai bangsawan.
- Meskipun gelar istrinya dicabut, posisi Pangeran Abdul Malik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri tetap tidak berubah.
Kariernya semakin bersinar ketika pada 1 Maret 2013 ia ditunjuk sebagai Ketua Komite Jawatankuasa Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
Melalui yayasan ini, Pangeran Malik memegang kendali atas portofolio kesejahteraan bernilai masif, investasi sosial, dan program pengembangan ekonomi akar rumput di Brunei.
Pada perombakan kabinet (reshuffle) besar-besaran bulan Juni 2026, Sultan Hassanal Bolkiah memberikan kepercayaan yang lebih besar dengan mengangkat Pangeran Abdul Malik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM).
Memegang Kendali Ekonomi Melalui Wawasan Brunei 2035
Sebagai Menteri di JPM, Pangeran Abdul Malik mengawasi langsung berbagai portofolio yang bertugas mendorong hilirisasi industri dan pembentukan klaster ekonomi baru. Hal ini sejalan dengan strategi nasional Wawasan Brunei 2035 yang bertujuan melepaskan ketergantungan mutlak negara tersebut dari sektor minyak dan gas bumi.
Strategi nasional Wawasan 2035 bertumpu pada tiga pilar utama, yakni menciptakan rakyat yang berpendidikan dan berketerampilan tinggi, menjamin kualitas hidup masyarakat masuk dalam jajaran 10 besar dunia, serta membangun ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan dengan pendapatan per kapita tinggi melalui sektor non-migas.
Untuk merealisasikan visi tersebut, Pangeran Abdul Malik turun langsung memantau beberapa proyek raksasa, di antaranya:
- Sektor Petrokimia & Pupuk: Meliputi perluasan Brunei Fertilizer Industries (BFI) di kawasan SPARK yang memproduksi amonia dan urea untuk pasar global, serta proyek kilang raksasa Hengyi Industries di Pulau Muara Besar yang difokuskan pada produksi bahan bakar premium.
- Logistik & Konektivitas Maritim: Memimpin modernisasi Muara Port Company (MPC) guna menjadikan pelabuhan tersebut sebagai pusat logistik utama di kawasan BIMP-EAGA, yang sangat krusial bagi ekspor komoditas non-migas.
- Industri Halal & Ketahanan Pangan: Mengawal ekspansi Brunei Halal Brand untuk memosisikan Brunei sebagai pemimpin global dalam sertifikasi dan produksi makanan halal, serta mendorong budidaya akuakultur berteknologi tinggi untuk menekan angka impor pangan.