- Pemerintah menyiapkan anggaran Belanja Perpajakan sebesar Rp632,0 triliun dalam RAPBN 2027 untuk mendukung pembangunan nasional.
- Proyeksi anggaran tahun 2027 tersebut meningkat 9,6 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN 2026 sebesar Rp576,4 triliun.
- Kebijakan fiskal tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat, memperkuat iklim investasi, serta mendukung pengembangan UMKM.
Tingginya nilai belanja perpajakan pada sektor ini terutama berasal dari fasilitas perpajakan yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, pembebasan Bea Masuk pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta pembebasan Bea Masuk atas impor barang modal.
Sektor terbesar berikutnya yang memanfaatkan fasilitas belanja perpajakan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 11,8 persen dari total belanja perpajakan dan terutama berasal dari fasilitas pembebasan atas hasil perikanan dan kelautan dan barang kebutuhan pokok.
Selain itu, sektor ‘Lainnya’ serta sektor perdagangan juga merupakan penerima manfaat utama belanja perpajakan dengan kontribusi masing-masing sebesar 10,4 persen dan 10,1 persen dari total belanja perpajakan.
Sementara untuk tujuan kebijakannya, porsi terbesar belanja perpajakan pada tahun 2025 masih ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kontribusi sebesar 55,8 persen dari total belanja perpajakan.
UMKM memperoleh manfaat belanja perpajakan sebesar Rp84,6 triliun atau 16,2 persen dari total belanja perpajakan melalui berbagai insentif yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan usaha dan memperkuat daya saing pelaku UMKM.
Di sisi lain, Pemerintah juga memberikan dukungan dalam rangka memperkuat iklim investasi dan mendukung dunia usaha melalui pemberian berbagai fasilitas perpajakan, antara lain tax holiday, tax allowance, dan penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka, dengan nilai sebesar Rp145,9 triliun.