Anggaran Subsidi Energi Naik di RAPBN 2027, Program B50 Dinilai Belum Sukses

Selasa, 18 Agustus 2026 | 16:40 WIB
CELIOS menyatakan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 naik menjadi Rp272,94 triliun karena tingginya ketergantungan energi fosil. Mereka menilai program B50 belum berhasil mengurangi ketergantungan pada energi impor. [Antara]
  • CELIOS menyatakan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 naik menjadi Rp272,94 triliun karena tingginya ketergantungan energi fosil.
  • Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa program B50 belum efektif mengurangi beban fiskal karena biaya produksinya yang masih cukup mahal.
  • Pemerintah menaikkan alokasi subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar 22,2 persen untuk menjaga daya beli kelompok rentan.

Suara.com - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kenaikan anggaran subsidi energi menjadi Rp272,94 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 menunjukkan belum efektifnya sejumlah program penekanan subsidi, sekaligus mencerminkan ketergantungan pemerintah yang masih tinggi pada energi fosil.

Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira, menyatakan lonjakan anggaran subsidi energi yang naik 20,1 persen dari outlook 2026 sebesar Rp227,25 triliun, mengindikasikan bahwa implementasi program mandatori B50 belum mampu menekan beban fiskal.

"Yang bisa dibaca dari kenaikan belanja subsidi energi, berarti program B50 belum efektif mengurangi beban subsidi energi. Karena memang B50 ini dari sisi biaya produksinya masih cukup mahal dan membutuhkan tambahan belanja subsidi energi," kata Bhima saat dihuhungi Suara.com pada Selasa (18/8/2026). 

Berdasarkan data Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, alokasi subsidi BBM dan LPG 3 kg direncanakan naik 22,2 persen menjadi Rp142,83 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp 116,84 triliun. 

Kenaikan ini ditopang penyesuaian kuota penyaluran, seperti solar yang naik menjadi 19,55 juta kiloliter (kl), minyak tanah 539 ribu kl, dan LPG 3 kg sebanyak 8,94 juta metrik ton.

Bhima menilai tingginya alokasi subsidi BBM dan LPG menunjukkan kehati-hatian pemerintah terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah rentan. 

Meski pemerintah mengampanyekan pembatasan dan penyaluran tepat sasaran berbasis Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSEN), pengetatan yang terburu-buru berisiko menekan konsumsi rumah tangga.

"Tapi faktanya jumlah kelas menengah terus menurun, kelas menengahnya juga semakin tertekan. Nah ini bisa berakibat pada guncangan dari sisi konsumsi rumah tangga tahun depan. Sehingga belanja subsidi energinya dicoba untuk dijaga," pungkasnya.

Terkait
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com