Salah satunya adalah pendekatan pembelian komoditas pertanian Amerika untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Aisha Rasyidila Kusumasomantri menambahkan bahwa agar intelijen dapat diserap pemerintah, produk intelijen harus berangkat dari pertanyaan kebijakan, bukan sekadar data. Ia merujuk pada kerangka konversi enam langkah yang ia paparkan, yaitu sinyal, asesmen, exposure, skenario, opsi, dan tindakan, yang ditutup dengan evaluasi.
Pada termin kedua, Alif, mahasiswa Program Studi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan, menyoroti prinsip kompartementasi yang kerap menjadi penghalang kolaborasi. Ia juga menanyakan peluang diversifikasi kerja sama yang tidak mengorbankan fleksibilitas dan daya saing ekonomi nasional.
Aisha menjelaskan bahwa diversifikasi Indonesia selama ini didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu harga, kebutuhan, dan faktor politik. Menurutnya, Indonesia kini cenderung menjajaki mitra yang relatif aman dari tarikan rivalitas kekuatan besar, seperti Prancis, Jerman, Turki, Brasil, dan India.
Menutup seminar, Nugroho Adi Sasongko merangkum lima pesan utama. Pertama, intelijen ekonomi diukur dari kualitas keputusan yang dihasilkan, bukan dari kuantitas informasi. Kedua, rambu etika dan proporsionalitas merupakan bagian dari kekuatan negara demokratis. Ketiga, rivalitas global masuk melalui enam jalur ekonomi, dan interdependensi perlu dibaca sebagai exposure yang dapat menjadi kerentanan sekaligus leverage.
Keempat, kolaborasi harus dilembagakan, bukan bersifat ad hoc, melalui orkestrasi yang jelas, fusi data, penguatan kapasitas analisis, dan payung hukum berbagi data. Kelima, kepentingan strategis Indonesia paling baik dilindungi bukan oleh informasi yang paling rahasia, melainkan oleh informasi yang dibagikan paling cepat dan dimanfaatkan paling baik. Ia berharap forum serupa dapat terus digelar agar intelijen ekonomi semakin dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, BUMN, dan sektor swasta untuk kepentingan ekonomi nasional. ***