- Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Oktober 2026 mencatat kenaikan produksi beras dan surplus delapan komoditas pangan nasional.
- Harga pangan di tingkat konsumen tetap mahal akibat rantai pasok panjang, distribusi tidak merata, dan persaingan ketat bahan baku.
- Peneliti CORE Indonesia Eliza Mardian menyatakan kebijakan pangan perlu bergeser untuk memperbaiki distribusi, keterjangkauan harga, serta resiliensi iklim.
Suara.com - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat penguatan sektor pangan nasional melalui peningkatan produksi dan cadangan pangan. Tetapi di saat yang sama, harga pangan Indonesia masih mahal.
Peneliti CORE Indonesia Eliza Mardian mengatakan pemerintahan Prabowo berhasil mempertahankan prestasi di produksi dan cadangan pangan. Namun keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen masih lemah.
"Dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran mencatatkan capaian penting di sisi produksi dan cadangan pangan," kata Eliza di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Eliza menjelaskan produksi beras 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2026, kinerja produksi masih relatif kuat meskipun menghadapi tekanan cuaca seperti El Nino.
Berdasarkan data BPS, produksi beras Januari–Agustus 2026 naik tipis 0,07 persen secara tahunan, sementara Proyeksi neraca pangan Bapanas untuk seluruh 2026 memperkirakan produksi beras sekitar 34,76 juta ton, di atas kebutuhan konsumsi nasional sekitar 31,2 juta ton, sehingga masih surplus
Pemerintah mengeklaim delapan komoditas yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit telah mencapai swasembada berdasarkan proyeksi neraca 2026.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog berada di kisaran 4,5–4,56 juta ton pada Oktober 2026, sementara pengadaan gabah/beras dalam negeri Bulog telah melampaui target 4 juta ton.
"Namun, klaim swasembada ini perlu dibaca secara lebih hati-hati. Jika dilihat dari indikator produksi nasional semata, Indonesia sebenarnya sudah swasembada pada komoditas-komoditas tersebut," kata Eliza.
Selama ini komoditas cabai, telur, daging ayam, jagung, dan bawang merah memang secara agregat tahunan hampir selalu surplus produksinya. Beras juga surplus, meski tipis.
Persoalan yang belum benar-benar dibenahi justru berada di hilir dan di sepanjang rantai pasok seperti ketersediaan yang tidak merata sepanjang tahun, fluktuasi harga yang tajam, disparitas harga antardaerah yang lebar, kehilangan hasil panen (post-harvest loss) yang masih tinggi, serta asimetris informasi antara petani, pedagang, dan konsumen.
"Surplus agregat tidak otomatis menjadi ketersediaan yang stabil dan harga yang terjangkau di seluruh wilayah," jelas dia.
Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram disertai penyerapan aktif Bulog telah memberi kepastian pasar bagi petani dan menahan harga jatuh saat panen. Penurunan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen juga membantu menekan biaya produksi meski belum signifikan karena porsi biaya produksi pangan terbesar disumbang oleh biaya tenaga kerja dan sewa lahan.
Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus membaik setelah harga gabah dinaikkan jadi Rp 6500per kg GKP menjadi sinyal positif dari sisi rasio harga. Karena selama 2 dekade sebelumnya, NTP pangan rendah, nyaris digaris BEP (break even point) bahkan tak jarang NTP pangan dibawah 100 alias merugi.
Namun, keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen masih lemah. Harga beras medium nasional masih berada di kisaran Rp14.600–15.000 per kilogram, dengan kenaikan di lebih dari seratus kabupaten/kota.
Surplus produksi secara agregat tidak otomatis menurunkan harga di daerah defisit karena bottleneck distribusi antarpulau dan rantai pasok yang panjang.