- Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyoroti tingginya tingkat pengangguran akibat lulusan SMK yang belum terserap industri di Jakarta.
- Sebagian SMK binaan Kementerian Perindustrian terbukti siap kerja dan banyak dipesan oleh perusahaan sebelum menyelesaikan masa pendidikan mereka.
- Pemerintah berharap pembenahan pendidikan vokasi dapat memaksimalkan bonus demografi hingga 2035 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Suara.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyoroti persoalan penyerapan tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia.
Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Kondisi itu terlihat dari masih banyaknya lulusan SMK yang justru menjadi bagian dari kelompok pengangguran di Indonesia.
Padahal, pendidikan vokasi tersebut dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja, termasuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor industri.
"Agak menjadi ironi SMK-SMK kita yang sebenarnya diharapkan bisa siap masuk ke dunia kerja, tetapi fakta menunjukkan kontradiksi yang cukup membuat kita pusing semuanya. SMK kita termasuk salah satu yang menjadi sumber dari pengangguran yang ada di Indonesia," kata Sarmuji dalam acara Rapimnas Kadin di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Sarmuji mengatakan, sejumlah SMK yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian sebenarnya sudah memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Bahkan, beberapa lulusannya telah mendapatkan pesanan dari perusahaan industri sebelum menyelesaikan pendidikan.
"Kami mengunjungi beberapa SMK di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian sangat siap untuk masuk ke industri. Bahkan belum lulus sudah banyak dipesan oleh industri," ujarnya.
Namun, dia mempertanyakan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri secara lebih luas, terutama pada sekolah-sekolah yang berada di luar pembinaan langsung Kementerian Perindustrian.
"Pertanyaannya, bagaimana dunia pendidikan secara umum ada link and match dengan industri kita?" tuturnya.
Dia berharap pembenahan tersebut bisa membuat bonus demografi Indonesia yang diperkirakan berlangsung hingga 2035 benar-benar menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan justru menambah beban pengangguran.
"Kita harapkan ada perubahan yang signifikan, di mana bonus demografi kita yang saat ini terjadi hingga tahun 2035 betul-betul menjadi bonus, bukan menjadi beban bagi Indonesia yang sekarang sedang tumbuh lebih tinggi lagi," pungkasnya.