- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan menggelar rapat pimpinan langsung di 44 kecamatan mulai November 2026.
- Langkah tersebut bertujuan memangkas birokrasi panjang dan menghentikan budaya asal bapak senang guna mempercepat penanganan masalah warga.
- Agenda ini melibatkan jajaran pemerintah daerah untuk memaparkan data permasalahan nyata dan ditargetkan selesai dalam tiga hingga empat bulan.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuat gebrakan birokrasi dengan memutuskan menggelar rapat pimpinan secara langsung di seluruh kecamatan di ibu kota.
Langkah ini diambil untuk memangkas alur birokrasi yang panjang agar keluhan warga dapat ditangani lebih cepat tanpa tertahan di meja pejabat.
"Sering kali karena hierarki yang begitu panjang, persoalan di bawah itu sampai ke gubernur itu terlambat, dan persoalannya sudah lewat," ujar Pramono saat memberikan keterangan pers di Pullman Jakarta, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Pramono juga tidak ingin para pejabat di bawahnya bekerja dengan budaya asal bapak senang (ABS) yang kerap menutupi realitas di masyarakat.
"Sekarang ini, walaupun laporan di JAKI tentang kelurahan itu menurun, tetapi saya pengin tahu yang sebenarnya. Jangan kemudian laporannya hanya yang baik-baik saja. Saya secara langsung pengin tahu dari bawah," jelasnya.
Agenda tersebut turut melibatkan Sekretaris Daerah, wali kota atau bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga camat dan lurah setempat.
Para camat nantinya bertindak sebagai tuan rumah dan diminta membeberkan secara terbuka berbagai permasalahan riil di wilayah kerja masing-masing.
Meski pejabat lini bawah diberi keleluasaan untuk bersuara, Pramono mewanti-wanti jajarannya agar tetap lugas dan disiplin dalam memaparkan data.
"Tapi ngomongnya jangan kepanjangan kalau sama gubernur, dan jangan terlambat. Saya adalah orang yang tepat waktu," tegas Pramono.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh rangkaian rapat di 44 kecamatan tersebut tuntas dalam waktu tiga hingga empat bulan ke depan.
"Mulai bulan November ini, minggu depan mulai," kata politikus senior tersebut.
Kebijakan jemput bola ini diharapkan mampu mempercepat penuntasan berbagai persoalan perkotaan langsung dari tingkat pemerintahan terbawah.
"Saya yakin, persoalan-persoalan yang selama ini tidak pernah sampai ke telinga gubernur, pasti akan saya dengar," pungkas Pramono.