- Pengiriman mineral, batu bara, dan LNG diminta langsung menuju negara tujuan. Contohnya, ekspor ke China harus dikirim langsung dari Jakarta ke China.
- Bahlil mengkritik praktik pengiriman yang harus transit di negara lain. Menurutnya, negara transit berpotensi memperoleh keuntungan berupa pajak dan pencatatan ekspor dalam neraca perdagangan mereka.
- Pemerintah ingin memastikan hasil perdagangan sumber daya alam memberikan keuntungan bagi Indonesia, sekaligus menegaskan kedaulatan negara dalam kegiatan ekspor.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah memerintahkan ke anak buahnya agar ekspor mineral dan batu ba (minerba) langsung tertuju ke negara tujuan.
Selama ini, memang ekspor produk sumber daya mineral harus transit ke negara Singapura.
"Saya perintahkan lewat forum ini jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita kalau kita ekspor lewat transit negara tertentu. Saya nggak mau, nggak boleh lagi sumber daya alam kita dari sektor ESDM kalau kita mau kirim barang ke China ya dari Jakarta langsung China," ujarnya di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Bahlil merasa kesal dengan praktik ekspor minerba dan LNG selama ini. Sebab, dengan transit itu seolah-olah Minerba dan LNG diakui negara transit tersebut.
"Tidak boleh dari Jakarta mampir negara yang itu hanya stempel, baru dia bilang ini ekspor by negara dia, dari mana barang kau? Langsung aja langsung aja udah lama barang ini tertinggal begini terus. Saya nggak bisa diolah-oleh oleh mereka aja nggak bisa," katanya.
Selain minerba, Bahlil yang juga Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, juga memberlakukan aturan ekspor tersebut untuk gas alam cair atau LNG.
"kalau kita mau kirim LNG, contoh ke Jepang atau ke Korea, langsung aja, kenapa harus pakai negara lain? mereka yang dapat pajak mereka yang mempunyai neraca perdagangan, baru ada bencana sedikit setelah sudah gopoh-gopoh kayak orang apa aja," ucapnya.
Menurut Bahlil, upaya ini dilakukan pemerintah agar Indonesia mendapatkan hasil lebih dari hasil ekspor minerba dan LNG.
"Jadi jangan lagi kita kirim ke sana kita kirim langsung tidak boleh lewat negara-negara perantara Indonesia ini negara berdaulat bukan negara yang bisa diatur-atur oleh siapapun nggak boleh," tegasnya.
"Karena kedaulatan negara kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar itu harga mati. Jangan mau senangnya saja negara-negara itu menerima kita begitu kita ada sesuatu yang tidak pas, mulai buat gerakan tambahan," pungkas Bahlil.