- Dirut KAI Bobby Rasyidin mengumumkan pembatalan impor 23 KRL bekas Jepang di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.
- Pengalihan pengadaan armada baru dialokasikan kepada PT INKA dan manufaktur asing untuk mengatasi lonjakan penumpang sebesar 11,5 persen pada semester I-2026.
- Langkah strategis ini diambil guna memperkuat industri perkeretaapian nasional sekaligus memenuhi kebutuhan mendesak operasional Commuter Line Jabodetabek.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono membenarkan bahwa pihak regulator sempat meneliti detail teknis armada asal Jepang tersebut, termasuk konfigurasi bangku penumpang hingga keberadaan fasilitas toilet di dalam kereta.
"Mereka (PT KAI) sudah menyampaikan proposalnya. Sedang kami pelajari ya, sedang kami evaluasi, terutama terkait spesifikasi teknisnya," ujar Allan kepada wartawan dalam diskusi Forwahub di Jakarta, Senin (26/10/2026).
"Kita perlu tahu detail terkait kursi atau bangku, itu menghadap ke mana. Terus untuk kereta Jepang itu kan ada toiletnya ya. Nah apakah toiletnya akan dikeluarkan sehingga bisa mengangkut lebih banyak penumpang. Detail finalnya seperti apa, kami masih menunggu dari PT KAI," jelasnya.
"Kan perlu evaluasi spesifikasi teknisnya dulu ya," ucap dia.
Dengan dipastikannya pembatalan impor KRL bekas ini, pemerintah mengulang sikap tegas yang pernah diambil pada 2023 lalu, saat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan impor barang bekas demi menjaga arah pengembangan industri perkeretaapian nasional. KAI kini berfokus mengawal percepatan penyelesaian pesanan di PT INKA serta merumuskan skema pengerjaan bersama manufaktur internasional untuk menjamin ketersediaan armada KRL yang aman, nyaman, dan modern bagi masyarakat urban Jabodetabek.