- Pemerintah Indonesia menargetkan resmi bergabung menjadi anggota OECD pada tahun 2028 mendatang.
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan proses keanggotaan tersebut saat ini telah mencapai 80 persen.
- Indonesia harus menyiapkan tiga aturan baru terkait penyuapan asing, statistik, dan persaingan usaha.
Suara.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Indonesia akan bergabung sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi pada 2028 mendatang.
Menko Perekonomian menyatakan kalau saat ini proses bergabungnya Indonesia sebagai anggota OECD sudah berkembang pesat dengan persentase mencapai 80 persen.
"Progress sementara ini kan dalam secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80 persen," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menko Airlangga menyebutkan bahwa untuk memenuhi persyaratan OECD, Indonesia perlu menyiapkan tiga aturan baru. Salah satunya yakni soal foreign bribery alias penyuapan atau korupsi yang melibatkan pihak asing.
"Salah satunya adalah foreign bribery yang menjadi prioritas," lanjutnya.
Airlangga mengakui kalau RI belum memiliki regulasi khusus soal foreign bribery terhadap perusahaan asing maupun regulator asing. Makanya Pemerintah juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan revisi yang nantinya masuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Kedua, Pemerintah akan melakukan revisi Undang-Undang Statistik atau UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Ketiga yakni revisi Undang-Undang Persaingan Usaha alias UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan," lanjut dia.
Khusus UU 5/1999, Menko Airlangga mengakui kalau regulasi ini dianggapnya sudah terlalu lama. Makanya Pemerintah akan melakukan revisi yang melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Komisi VI DPR RI.
"Jadi ini kan sudah oleh KPPU juga sudah diajukan dan dengan Komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR, di mana itu minta segera diselesaikan," imbuhnya.
Lebih lanjut Menko Airlangga menyatakan kalau Sekretaris Jenderal (Sekjen) dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 25 November mendatang serta menemui Presiden RI Prabowo Subianto.