- Pemerintah melarang perusahaan memotong cuti tahunan karyawan akibat aturan cuti bersama dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
- Pemberi kerja wajib memberikan hak cuti tahunan minimal 12 hari setelah pekerja bekerja selama 12 bulan terus-menerus.
- Pelanggaran ketentuan cuti dan waktu istirahat dikenai sanksi pidana penjara maksimal satu tahun dan denda kategori II.
Suara.com - Pemerintah melarang perusahaan untuk memotong jatah cuti tahunan karyawan karena mengikuti aturan cuti bersama. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Aturan ini menegaskan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan pekerja.
"Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh," Pasal 118 ayat (6) UU tersebut, Senin (9/11/2026).
Selain mengatur cuti bersama, UU tersebut juga menetapkan hak cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
"Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus," lanjut UU tersebut.
Pelaksanaan cuti tahunan selanjutnya diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Artinya, mekanisme pengambilan cuti tetap dapat disepakati dalam hubungan kerja, tetapi perusahaan harus memenuhi batas minimum hak cuti yang telah ditetapkan UU.
"Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama," lanjut aturan tersebut.
UU Ketenagakerjaan juga mengatur sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memberikan waktu istirahat dan cuti sesuai ketentuan. Pelanggaran terhadap Pasal 118 ayat (1), ayat (2), atau ayat (5) dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
"Setiap Pemberi Kerja yang tidak memberikan waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), ayat (2), atau ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 282 ayat (1) UU itu.