- Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan niat mundur Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
- Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu (11/11/2026).
- Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung mengenai ijazah bersifat final dan mengikat.
Fraksi PKS: 28 orang
Fraksi Partai Nasdem: 19 orang
Fraksi PKB: 18 orang
Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
Fraksi PDI Perjuangan: 14 orang
Fraksi Partai Golkar: 11 orang
Fraksi Partai Gerindra: 11 orang
Fraksi PAN: 1 orang
Mengulas Rekam Jejak Kekosongan Kursi Wapres di Indonesia
Apabila skenario pengunduran diri atau pemakzulan Gibran benar-benar terealisasi, spekulasi mengenai siapa yang akan mengisi posisi RI-2 menjadi teka-teki besar. Bahkan, terdapat potensi terbuka di mana Presiden Prabowo Subianto akan menjalankan roda pemerintahan seorang diri tanpa didampingi wakil presiden untuk kurun waktu tertentu.
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, situasi kepemimpinan tunggal tanpa wakil presiden bukanlah hal yang baru. Republik ini tercatat pernah mengalami beberapa episode kekosongan posisi wakil presiden dalam durasi yang cukup panjang:
Era Presiden Soekarno (1956–1967)
Kisah kekosongan kursi RI-2 pertama kali terjadi ketika Mohammad Hatta memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada 1 Desember 1956. Keputusan bersejarah ini memecah Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta akibat perbedaan pandangan politik yang mendasar; Hatta mendukung demokrasi parlementer, sementara Soekarno mendorong konsep demokrasi terpimpin. Berdasarkan catatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pasca-mundurnya Hatta, kursi Wapres dibiarkan kosong tanpa pengganti. Presiden Soekarno pun memimpin Indonesia tanpa pendamping selama lebih dari 10 tahun 3 bulan, hingga kekuasaannya ditangguhkan oleh MPRS pada 12 Maret 1967.
Era Presiden Soeharto (1967–1973)
Peralihan kepemimpinan ke Orde Baru tidak serta-merta langsung mengisi jabatan wakil presiden. Ketika Soeharto diangkat sebagai Penjabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan kemudian dilantik sebagai Presiden RI pada 27 Maret 1968, ia menjalankan roda pemerintahan tanpa didampingi wakil. Jabatan Wapres baru kembali terisi pada tahun 1973 saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik. Artinya, Soeharto memimpin solo selama kurun waktu sekitar 6 tahun. Jika dihitung sejak mundurnya Hatta pada 1956, Indonesia sempat mengalami jeda kekosongan posisi wakil presiden secara berturut-turut selama lebih dari 16 tahun.
Era Presiden B.J. Habibie (1998–1999)
Di awal era Reformasi, kekosongan posisi wakil presiden kembali berulang. Saat Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden secara otomatis naik tahta menjadi Presiden ke-3 RI. Dampaknya, posisi wakil presiden yang ditinggalkan Habibie menjadi kosong. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan hingga 20 Oktober 1999, Habibie menjalankan tugas-tugas kepresidenan tanpa ada wakil presiden pendamping, hingga akhirnya kepemimpinan nasional diserahterimakan kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).