- DPR RI resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Berkas usulan tersebut diserahkan dalam rapat terbuka dan telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi.
- Pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Suara.com - Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses dugaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima pimpinan DPR RI.
Berkas tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi dan diserahkan dalam rapat terbuka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, jumlah tersebut merupakan akumulasi tanda tangan anggota yang tercantum dalam berkas pengusulan. Dukungan datang dari seluruh fraksi di DPR.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditanda tangani ya berdasarkan yang ditanda tangani adalah 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada," ujar Saan usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.
Fraksi PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota. Disusul NasDem sebanyak 19 orang, PKB dan Partai Demokrat masing-masing 18 orang, serta PDI Perjuangan (PDIP) 14 orang.
Sementara itu, Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbang 11 tanda tangan. Adapun PAN tercatat mengusulkan satu anggota.
Saan menegaskan, pimpinan DPR telah menerima berkas tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib parlemen. Ia menyebut penerimaan usulan HMP merujuk pada Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3 serta Pasal 192 Ayat 1 Tata Tertib DPR RI.
"Pimpinan dan anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD III dan Pasal 192 Ayat 1 Tata Tertib DPR RI," jelasnya.
Menurut Saan, substansi usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Hal itu merujuk pada Pasal 79 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang MD3.
Meski telah diterima, usulan tersebut belum otomatis membuat Gibran dimakzulkan. Pimpinan DPR akan menindaklanjutinya melalui tahapan dan mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," pungkasnya.