Transaksi Kian Canggih, Tapi Kenapa Konsumen Indonesia Masih Rawan Penipuan?

Senin, 16 November 2026 | 20:31 WIB
Ilustrasi transaksi pembayaran menggunakan pindai kode QR atau QRIS untuk mendukung efisiensi transaksi UMKM. (Pexels/iMin Technology)
BACA 10 DETIK
  • Bank Indonesia mencatat skor Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran tahun 2026 mencapai 77,03 persen di Jakarta.
  • Deputi Gubernur BI menyatakan tingkat perlindungan diri konsumen masih tertahan di zona kritis dari ancaman siber.
  • OJK menyebutkan ekosistem perlindungan konsumen Indonesia sedang menjalani evaluasi ketat menuju keanggotaan penuh OECD.

Suara.com - Pesatnya adopsi transaksi keuangan digital di kalangan masyarakat perkotaan ternyata belum sepenuhnya dibarengi dengan kemampuan membentengi diri dari ancaman kejahatan siber.

Bank Indonesia (BI) mengungkap bahwa konsumen di Tanah Air dinilai masih belum memiliki kapasitas perlindungan diri yang memadai saat memanfaatkan berbagai layanan sistem pembayaran sehari-hari.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, memaparkan bahwa tingkat keberdayaan konsumen sistem pembayaran nasional saat ini masih tertahan pada zona kritis, kendati mencatatkan tren perbaikan dibandingkan tiga tahun silam.

Berdasarkan hasil survei terbaru bank sentral, skor Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) tahun 2026 berada di level 77,03 persen. Capaian tersebut sebenarnya tumbuh sebesar 12,36 poin jika dikomparasikan dengan hasil survei pada 2023 yang tercatat sebesar 64,67 persen.

"Meskipun meningkat kita lihat keberdayaan konsumen masih berada pada kategori kritis. Jadi belum mencapai berdaya," ujar Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kondisi yang masih berada di zona kritis ini menjadi sinyal peringatan bahwa masyarakat perlu terus meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi, memahami beragam modus risiko penipuan, serta mengetahui prosedur yang tepat untuk memperjuangkan haknya apabila mengalami kerugian atau kendala layanan.

Filianingsih menjelaskan bahwa survei IKKSP rutin digelar oleh Bank Indonesia setiap tiga tahun sekali guna memotret pengetahuan, sikap, hingga perilaku aktual konsumen sebelum maupun selama menggunakan layanan sistem pembayaran.

Kenaikan indeks pada tahun ini mencerminkan bahwa konsumen mulai lebih mampu mengenali potensi risiko, menimbang berbagai pilihan layanan, serta bersikap lebih berhati-hati saat melakukan transaksi. Pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari masifnya program edukasi dan penguatan kerangka perlindungan konsumen yang digulirkan otoritas.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan krusial yang wajib dibenahi, terutama menyangkut konsistensi perilaku transaksi yang aman dan keberanian konsumen dalam menuntut haknya. Selain itu, BI turut mengidentifikasi adanya potensi kesenjangan tingkat keberdayaan antarkelompok demografi masyarakat maupun antarwilayah di Indonesia.

Sehingga, Filianingsih menilai perancangan program perlindungan konsumen ke depan harus dibuat lebih presisi dan terarah, menyesuaikan dengan profil risiko serta kebutuhan spesifik masyarakat di tiap-tiap daerah.

Ia juga menggarisbawahi bahwa mengandalkan literasi dan edukasi kepada masyarakat semata tidak akan cukup untuk membendung laju kejahatan digital yang modusnya terus berevolusi kian canggih. Diperlukan penguatan sistem keamanan dari sisi penyelenggara jasa pembayaran serta sinergi pengawasan lintas lembaga.

"Konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapis pertahanan. Kalau konsumen yang sudah pintar menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih itu saja tidak cukup," katanya.

Ke depannya, bank sentral akan menjadikan temuan survei IKKSP 2026 ini sebagai pijakan utama dalam memperketat kebijakan dan pengawasan, sekaligus memetakan sasaran wilayah prioritas bagi pelaksanaan program GEBER PK.

Upaya memperkokoh benteng perlindungan masyarakat di sektor keuangan ini juga berkelindan erat dengan agenda diplomasi ekonomi Indonesia di kancah global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dicky Kartikoyono, mengungkapkan bahwa aspek perlindungan konsumen menjadi salah satu sorotan utama dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com