Transaksi Kian Canggih, Tapi Kenapa Konsumen Indonesia Masih Rawan Penipuan?

Senin, 16 November 2026 | 20:31 WIB
Ilustrasi transaksi pembayaran menggunakan pindai kode QR atau QRIS untuk mendukung efisiensi transaksi UMKM. (Pexels/iMin Technology)
BACA 10 DETIK
  • Bank Indonesia mencatat skor Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran tahun 2026 mencapai 77,03 persen di Jakarta.
  • Deputi Gubernur BI menyatakan tingkat perlindungan diri konsumen masih tertahan di zona kritis dari ancaman siber.
  • OJK menyebutkan ekosistem perlindungan konsumen Indonesia sedang menjalani evaluasi ketat menuju keanggotaan penuh OECD.

Dicky menjelaskan bahwa seluruh ekosistem perlindungan konsumen di Indonesia akan menjalani rangkaian peninjauan dan evaluasi ketat oleh tim penilai OECD selama satu tahun ke depan.

Sebagai tahapan terdekat, delegasi dari OECD dijadwalkan bertandang langsung ke Indonesia pada 8 hingga 11 Desember 2026 mendatang untuk melakukan fact finding atau pengumpulan fakta lapangan mengenai implementasi perlindungan konsumen.

Langkah verifikasi lapangan tersebut merupakan kelanjutan dari proses administrasi sebelumnya, di mana pemerintah Indonesia telah menyerahkan dokumen kuesioner komprehensif setebal sekitar 100 halaman pada Agustus 2026 lalu.

Seluruh hasil temuan langsung di lapangan nantinya akan disandingkan untuk menguji validitas jawaban serta menilai kesiapan ekosistem perlindungan konsumen di Tanah Air.

"Kemudian Maret, Bu Fili bareng saya presentasi nanti di Paris untuk menjawab berbagai concern," ujar Dicky merujuk pada agenda pemaparan bersama Deputi Gubernur BI di markas besar OECD tahun depan.

Hasil akhir dari rangkaian evaluasi mendalam terhadap standar perlindungan konsumen Indonesia tersebut dijadwalkan akan diumumkan secara resmi pada penghujung tahun depan.

"Nanti November tahun depan diumumkan apakah pelindungan konsumen kita memadai," katanya.

Dicky menegaskan bahwa proses penilaian bertaraf internasional ini harus dijadikan momentum strategis bagi Indonesia untuk membenahi tata kelola perlindungan masyarakat, terlebih di tengah akselerasi layanan keuangan digital yang semakin cepat dan kompleks.

Menurutnya, sumber risiko transaksi saat ini tidak lagi berdiri sendiri pada satu institusi keuangan, melainkan saling terhubung dalam rantai ekosistem yang melibatkan perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga berbagai pihak ketiga lainnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com