- Digitalisasi energi membuka risiko kebocoran data dan serangan siber.
- Manipulasi dokumen tambang dan subsidi BBM menjadi ancaman tata kelola.
- PERURI dorong identitas digital dan ketertelusuran transaksi energi.
Suara.com - Digitalisasi sektor energi ternyata menyimpan risiko baru yang tidak kalah serius dari persoalan pasokan dan harga energi. Kebocoran data, manipulasi dokumen pertambangan, hingga penyimpangan distribusi bahan bakar bersubsidi menjadi ancaman yang dapat mengganggu tata kelola energi nasional.
Risiko tersebut menjadi perhatian PT Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). Perusahaan pelat merah ini menilai penguatan sistem keamanan digital diperlukan untuk memastikan distribusi energi, penyaluran subsidi, hingga transaksi komoditas mineral dan batu bara berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko mengatakan, ketahanan energi tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan sumber daya, kapasitas produksi, dan infrastruktur fisik. Keamanan sistem digital juga menjadi faktor penting seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam rantai pasok energi.
"Kedaulatan energi bertumpu pada pasokan, berakar pada kepercayaan digital. Di tengah semakin terhubungnya infrastruktur dan rantai pasok energi, kita harus memastikan bahwa setiap data, identitas, dokumen, dan transaksi memiliki tingkat keamanan serta integritas yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Teguh dalam Energy Leadership & Business Conference (ELBC) 2026 di Jakarta.
Menurut Teguh, transformasi digital di sektor energi membuka peluang peningkatan efisiensi operasional. Namun, tanpa sistem pengamanan memadai, digitalisasi juga berpotensi membuka celah penyimpangan baru.
Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain kebocoran data rantai pasok, manipulasi dokumen pertambangan, penyimpangan distribusi subsidi energi, hingga serangan siber terhadap infrastruktur strategis nasional.
Persoalan tersebut menjadi penting mengingat pengelolaan energi melibatkan rantai transaksi yang panjang, mulai dari produksi, distribusi, hingga penyaluran kepada konsumen. Celah dalam proses verifikasi dan pengawasan berpotensi mengurangi transparansi sekaligus menyulitkan penelusuran jika terjadi penyimpangan.
"Setiap liter bahan bakar harus dapat ditelusuri, setiap penerima subsidi harus dapat diverifikasi, dan setiap komoditas energi harus memiliki rekam jejak digital yang terpercaya," tegasnya.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, PERURI mengembangkan kapabilitas di bidang infrastruktur kepercayaan digital. Teknologi yang dikembangkan mencakup identitas digital, autentikasi, sertifikat elektronik, pengamanan transaksi, hingga sistem ketertelusuran digital.
Teknologi tersebut diklaim berpotensi dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar, memverifikasi penerima subsidi, serta meningkatkan keamanan dokumen dan transaksi perdagangan mineral maupun batu bara.
Penggunaan sistem digital juga dapat diperluas ke industri energi hijau, khususnya untuk memastikan keabsahan data emisi, sertifikasi, dan transaksi karbon.
PERURI menyampaikan hal tersebut dalam Energy Leadership & Business Conference (ELBC) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jakarta.
Meski demikian, pemanfaatan teknologi keamanan digital tersebut tetap membutuhkan integrasi dengan sistem pengawasan dan tata kelola di masing-masing sektor agar mampu menekan risiko penyimpangan secara nyata.