Karhutla Bikin BPJS Kesehatan Semakin Boncos

Kamis, 19 November 2026 | 20:27 WIB
Karhutla berpotensi menambah beban pengeluaran BPJS Kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat ada 333.470 kasus ISPA di 7 provinsi terdampak karhutla hingga Oktober 2026. [Antara]
BACA 10 DETIK
  • Karhutla berpotensi menambah beban pengeluaran BPJS Kesehatan.
  • Kementerian Kesehatan mencatat ada 333.470 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla hingga Oktober 2026.
  • Dampak karhutla menyebabkan masyarakat menanggung biaya pengobatan pribadi serta mengalami penurunan produktivitas kerja secara signifikan.

Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan dan terganggunya aktivitas masyarakat. Bencana tersebut juga berpotensi menambah beban BPJS Kesehatan.

Penyakit akibat polusi udara, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, hingga penyakit paru kronis, membutuhkan penanganan medis yang tidak sedikit. Kondisi ini berpotensi menambah pengeluaran pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan itu kita tahu defisit Rp2 triliun tiap bulan. Nah, dia harus menanggung lagi beban ekonomi akibat karhutla," kata Advocacy Coordinator Yayasan Indonesia Cerah, Dzatmiati Sari dalam diskusi publik soal dampak karhutla yang digelar Yayasan Indonesia Cerah dan Trend Asia di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, biaya pengobatan penyakit akibat paparan asap menjadi salah satu konsekuensi ekonomi yang harus ditanggung negara. Padahal, anggaran tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.

Dia mencontohkan masih adanya persoalan akses layanan kesehatan yang dialami masyarakat, termasuk pasien yang membutuhkan pengobatan rutin. Beban tambahan akibat karhutla dinilai semakin memperbesar tantangan pembiayaan kesehatan nasional.

"Saya tahu kita semua di sini warga BPJS kan? Saya pengalaman pribadi saya, almarhum ibu saya itu harus ngantre dari subuh buta supaya bisa kemoterapi, dan satu kali tindakan itu satu hari, itu BPJS ya," jelasnya.

Selain biaya yang ditanggung melalui layanan kesehatan, ia menyebut masyarakat juga harus menghadapi pengeluaran langsung dari kantong sendiri. Pengeluaran tersebut mencakup pembelian obat yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, biaya transportasi, hingga kebutuhan akomodasi selama menjalani pengobatan.

Dia mencontohkan, terdapat obat untuk penyakit tertentu yang harganya bisa mencapai Rp100.000 per butir. Jika pasien harus mengonsumsi obat tersebut setiap hari selama sebulan, pengeluaran rumah tangga bisa mencapai jutaan rupiah hanya untuk satu jenis obat.

"Belum kalau dia enggak kerja dipotong uang kerjanya dan lain-lain. Artinya sebenarnya kerugian—jangan-jangan biayanya tuh lebih besar daripada gaji yang dia dapatkan," katanya.

Dzatmiati menambahkan, dampak karhutla juga menyebabkan masyarakat kehilangan produktivitas karena harus membatasi aktivitas di luar rumah atau tidak bisa bekerja akibat sakit. Kondisi tersebut membuat beban ekonomi rumah tangga semakin besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dipaparkan dalam diskusi tersebut, terdapat 333.470 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla hingga Oktober 2026. Sekitar 70 ribu kasus di antaranya dialami anak berusia 0-5 tahun.

"Karena kebakaran masih berlangsung sampai sekarang, saya tidak jamin data ini adalah makin berkurang, justru bisa makin bertambah," pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com