Pendaftar MBG Prasmanan Tembus 1.600, BGN Wajibkan Lapor dan Pelatihan

Jum'at, 20 November 2026 | 14:17 WIB
Uji coba project MBG prasmanan di DIY. (Istimewa)
BACA 10 DETIK
  • BGN memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis prasmanan menjadi 200 titik.
  • Penyelenggara yang ingin menerapkan sistem prasmanan wajib melapor dan mengikuti pelatihan khusus terlebih dahulu.
  • Pelatihan tersebut bertujuan memastikan kepatuhan standar keamanan pangan demi mencegah timbulnya berbagai masalah di kemudian hari.

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) prasmanan. Hingga Jumat (20/11/2026), jumlah pelaksanaan MBG prasmanan meningkat menjadi 200, dari sebelumnya 66.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, minat terhadap pola penyajian tersebut juga terus bertambah. Tercatat sekitar 1.600 pihak telah mendaftarkan diri untuk menerapkan MBG prasmanan.

"Kita tingkatkan dari kemarin 66, sampai dengan sekarang sudah ada 200, terus yang daftar sudah ada 1.600," ujar Sudaryono dalam pernyataannya, Jumat (20/11/2026).

Kepala BGN Sudaryono (Suara.com/Bagaskara)

Meski jumlah pelaksanaan terus bertambah, BGN tidak mengizinkan penyelenggara langsung menerapkan pola prasmanan tanpa persiapan. Setiap lembaga yang ingin menggunakan sistem tersebut wajib melapor terlebih dahulu kepada BGN dan mengikuti pelatihan.

Menurut Sudaryono, tahapan itu diperlukan agar penyelenggara memahami mekanisme serta standar operasional prosedur (SOP), terutama terkait keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan bagi penerima manfaat.

"MBG prasmanan itu bukan berarti silakan langsung dikerjakan. Orang yang ingin membuka MBG prasmanan harus lapor dulu ke BGN, harus mendapatkan training yang benar, baru boleh melaksanakan MBG prasmanan," jelasnya.

Sudaryono menegaskan, BGN ingin memastikan perluasan MBG prasmanan tidak menimbulkan persoalan baru akibat ketidaksiapan penyelenggara dalam menjalankan prosedur.

Karena itu, BGN memilih memperluas program secara bertahap meski prosesnya membutuhkan waktu lebih lama. Menurut Sudaryono, kepatuhan terhadap standar pelaksanaan harus lebih diutamakan daripada mengejar kecepatan.

"Memang agak sedikit lebih lambat, tetapi kita lebih baik lambat tapi pasti daripada cepat-cepat sembrono, terus nanti jadi masalah di kemudian hari," katanya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com