Kabel Semrawut Ancam Kebakaran di Permukiman Padat Jakarta, DPRD Desak Pemprov Bergerak

Jum'at, 20 November 2026 | 14:20 WIB
Warga beraktivitas di dekat jaringan kabel utilitas yang menjuntai di kawasan Setiabudi, Jakarta, Rabu (12/11/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
BACA 10 DETIK
  • Anggota DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mendesak percepatan penataan kabel semrawut pada Jumat, 20 November 2026.
  • Pemprov DKI diminta mengintegrasikan perbaikan kabel dengan program RW kumuh serta menerapkan sistem tiang bersama.
  • Pemerintah harus melibatkan pihak ketiga dalam pembangunan saluran bawah tanah dan menerbitkan rencana induk jaringan utilitas.

Suara.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera mempercepat penataan kabel udara yang semrawut, terutama di kawasan permukiman padat penduduk. Selain mengganggu estetika lingkungan, kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Kawasan padat penduduk perlu menjadi prioritas karena kabel yang menjuntai dan tidak tertata berisiko menyebabkan korsleting listrik hingga memicu kebakaran.

"Risiko kabel menjuntai, warga tersandung, hingga kebakaran harus bisa diatasi," kata Pantas dalam keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).

Untuk mempercepat penataan di perkampungan padat, Pantas mendorong agar pembenahan jaringan utilitas diintegrasikan dengan program penataan dan pengentasan RW kumuh.

"Saat penataan RW kumuh berjalan, jaringan kabel juga harus dibenahi. Jangan sampai kesempatan ini terlewat," ujarnya.

Jika penurunan kabel ke bawah tanah belum memungkinkan, Pemprov DKI dapat menerapkan sistem tiang bersama. Dengan cara ini, berbagai jaringan kabel dapat disatukan sehingga tidak lagi memenuhi ruang jalan.

Pantas menilai upaya Dinas Bina Marga DKI Jakarta menurunkan kabel udara ke bawah tanah sejauh ini belum optimal, meskipun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas telah berlaku.

"Penataan kabel ini harus segera dilakukan," tegasnya.

Menurut Pantas, percepatan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) berupa saluran kabel bawah tanah membutuhkan keterlibatan pihak ketiga. Pasalnya, pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh biaya pembangunan infrastruktur tersebut secara mandiri.

Kerja sama dengan pihak ketiga diharapkan dapat mempercepat penataan jaringan kabel secara serentak di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

"Agar penataan bisa berlangsung serentak di lima wilayah kota," tandas politikus PDI Perjuangan itu.

Selain mempercepat pembangunan SJUT, Pemprov DKI juga diminta segera menerbitkan rencana induk penyelenggaraan jaringan utilitas. Dokumen tersebut diperlukan agar penataan kabel selaras dengan tata ruang jangka panjang dan tidak dilakukan secara parsial.

Pantas juga mengingatkan agar pengelolaan SJUT yang memanfaatkan aset trotoar milik Dinas Bina Marga tetap memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia berharap penataan kabel segera diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan, sehingga dapat menciptakan infrastruktur Jakarta yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan, bukan sekadar mempercantik wajah kota.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com