- YLBHI mengungkapkan perusahaan berpotensi menggunakan anak dan cucu usaha untuk menghindari aturan alih daya pada 20 November 2026.
- Edi Kurniawan menyatakan korporasi penerima manfaat hubungan kerja harus menanggung pertanggungjawaban pidana berupa denda.
- Ulum dari FPM Kalimantan Barat menjelaskan PT PLN menggunakan perusahaan berlapis sehingga pekerja inti tetap berstatus alih daya.
Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkap kemungkinan adanya praktik terselubung dari perusahan untuk menghindari aturan soal alih daya di Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Pengurus YLBHI, Edi Kurniawan, menjelaskan perusahaan bisa memanfaatkan anak hingga cucu usaha untuk bisa menjalankan praktik alih daya. Ia menyebut, pertanggungjawaban korporasi perlu ditelusuri hingga perusahaan yang memperoleh manfaat dari hubungan kerja tersebut.
Menurut Edi, tanggung jawab tidak semestinya hanya dibebankan kepada perusahaan yang secara administratif merekrut pekerja.
"Namun saya tambahkan soal pertanggungjawaban korporasinya ya, perusahaannya, yang dinavigasi oleh Pasal 49 KUHP dan KUHAP ya, soal siapa pun korporasi atau perusahaan yang menerima manfaat ya, apakah induk atau beneficial ownership atau jejaring perusahaan yang lain yang turut menerima manfaat dari hubungan kerja itu, harusnya secara ketentuan pidana korporasi juga bisa diminta pertanggungjawaban ya," ujarnya dalam konferensi pers Koalisi Rakyat untuk Kerja Layak (KOLAK), Jumat (20/11/2026).
Edi melanjutkan, pertanggungjawaban tersebut dapat berupa denda terhadap badan hukum maupun pengurus perusahaan yang terlibat.
"Yaitu pertanggungjawaban denda, apakah denda kepada badan hukumnya atau pengurusnya ya atau pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan itu," lanjutnya.
Praktik penggunaan perusahaan berlapis untuk mengelola pekerja juga disoroti Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat. Perwakilan FPM, Ulum, mencontohkan pengelolaan tenaga kerja di lingkungan PT PLN (Persero) melalui anak perusahaan hingga perusahaan cucu.
Ulum mengatakan, anak perusahaan PLN disebut tidak dapat merekrut karyawan secara langsung karena ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Kondisi tersebut kemudian membuat anak perusahaan membentuk perusahaan lain untuk mengelola tenaga kerja.
"Sehingga anak perusahaan membuat anak perusahaan lagi atau sederhananya adalah cucunya daripada PLN untuk mengelola karyawan, sekalipun itu pekerjaannya core atau statusnya sebagai pekerjaan yang bersifat produksi, mereka di-outsourcing-kan," ungkap Ulum.
Menurut dia, skema tersebut membuat pekerja yang mengerjakan pekerjaan inti perusahaan tetap berstatus sebagai tenaga alih daya. Bahkan, pekerja dengan jabatan tinggi disebut menerima upah lebih rendah dibandingkan pekerja PLN berstatus tugas karya.
Ulum berharap ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat menjadi dasar peralihan hubungan kerja dari perusahaan alih daya kepada perusahaan pemberi pekerjaan.
Pasal tersebut mengatur peralihan hubungan kerja demi hukum apabila pekerja dari perusahaan alih daya digunakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.
"Sehingga status hubungan kerja antara teman-teman dengan user itu betul-betul diangkat naik sesuai dengan rumusan atau cita-cita teman-teman bahwasanya teman-teman itu bekerja di konteks mana pekerjaan core atau inti," pungkas Ulum.