Tim Sembilan Soroti Tunggakan Gaji Pemain

Suara.com - Tim Sembilan bentukan Kementerian Pemuda dan Olah Raga dalam pertemuan rutin mengundang sejumlah pemain profesional. Salah satunya Bambang Pamungkas atau Bepe untuk membahas gaji pemain yang kerap kali diabaikan klub.

"Kami mengundang pemain profesional, ada Bambang Pamungkas, Greg Nwokolo dan Leo Sutanto. Kami ingin mendengar suara dari sisi pemain terkait klub yang belum membayarkan gaji pemainnya," kata juru bicara Tim Sembilan Gatot Dewa Broto usai pertemuan rutin di Kantor Kemenpora di Jakarta, kemarin.

Gatot mengatakan kompetisi sepak bola Indonesia Super League (ISL) yang sebentar lagi bergulir menyisakan beberapa masalah. Salah satunya banyak klub yang belum membayar gaji pemain musim lalu.

Karena itu, Tim Sembilan mengundang Badan Olah Raga Profesional Indonesia (BOPI) dan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI). Tujuannya agar tunggakan pembayaran gaji pemain tidak terulang kembali seperti dua musim terakhir.

Dalam rapat rutin keempat ini, Tim Sembilan, BOPI, APPI, dan PT Liga selaku penyelenggara ISL sepakat untuk tidak memberikan rekomendasi pada klub yang belum menyelesaikan tunggakannya sampai 13 Februari. Jika tidak mampu menyelesaikan tunggakan gaji pemain, klub tersebut tidak diperbolehkan bermain pada kompetisi musim 2015.

"Kami sudah sepakat dengan PT Liga untuk tidak memberikan izin. Rekomendasi penyelenggaraan pada PT Liga tidak akan keluar jika klub masih memiliki tunggakan gaji pemain. Kalau tidak ada rekomendasi, klub tersebut tidak bisa ikut kompetisi," kata Ketua Umum BOPI Muhammad Noor Aman.

Selain itu, Tim Sembilan menegaskan regulasi perizinan klub harus diimplementasikan secara penuh dan bertahap.

"Di klub lisensi itu mengatur masalah kecukupan financial. Selama ini lisensi tidak pernah diterbitkan sepenuhnya karena terlalu banyak toleransi yang diberikan. Akibatnya, klub mengabaikan masalah gaji pemain. Memang tidak secara drastis dilakukan, namun ada kemajuan," kata Gatot yang juga menjabat Deputi V Kemenpora Bidang Harmonisasi dan Kemitraan. (Antara)