Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin mengkritik kerja yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha.
Salah satu yang disoroti Djohar adalah keputusan Tisha yang menunda pertandingan final leg kedua Piala Indonesia antara PSM Makassar vs Persija Jakarta di Stadion Andi Mattalatta, 28 Juli tahun lalu.
Ketika itu, Tisha mengeluarkan keputusan menunda pertandingan setelah terjadinya insiden pelemparan batu terhadap bus yang ditumpangi penggawa Persija.
Djohar menilai keputusan itu tak seharusnya dilakukan. Sebab, sudah ada surat jaminan keamanan untuk tetap menggelar laga tersebut dari pihak keamanan setempat.
Djohar juga kecewa ketika Komisi X mengundang PSSI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), tapi hal itu tak dilakukan oleh yang bersangkutan.
"Mungkin karena kesibukan Sekjen ke Komisi X. Itu harusnya diingatkan oleh Ketum PSSI dan Exco, ini malah kami yang mengundang lagi," kata Djohar saat RDPU virtual bersama PSSI, Rabu (8/4/2020).
"Kemudian, kejadian saat di SEA Games, Manila. Dari KBRI kami diminta masuk sebagai undangan VIP tapi ternyata di kursi tak ada nama kami, tapi ada tiga nama lain. Saya tanya, siapa yang memasukkan tiga nama itu? ternyata Sekjen," lanjutnya.
"Akhirnya kami duduk di bangku biasa. Kemudian Sekjen Filipina datang dan mengajak kami pindah tapi Sekjen kita tak peduli. Selama sekjen (Ratu Tisha) ini saya tidak pernah diundang," ucapnya.
Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan yang juga ikut serta dalam rapat virtual itu meminta maaf perihal hal tersebut. Menurut mantan Kapolda Metro Jaya itu sudah ada evaluasi yang dilakukan untuk Ratu Tisha sebagai sekjen.
Baca Juga: Ini Opsi PSSI jika Liga 1 2020 Benar-benar Disetop Total
"Berkaitan dengan adanya Sekjen menunda dua kali pertandingan (karena) alasan keamanan. Alhamdulillah pada saat pimpinan kami sudah kami evaluasi," ujar Iriawan.
"Memang saya melihat terlalu overlapping keberadaan sekjen, sehingga bapak bisa tahu sekarang yang bersangkutan tidak ada lagi memberikan keputusan yang bersifat strategis, bahkan penyampaian-penyampaian di media pun saya ambil alih semua. Karena memang ada hal yang kurang pas," kata pria yang akrab disapa Iwan Bule itu.
"Kemudian saya minta maaf juga kepada Bapak terkait tempat duduk saat bapak berada di SEA games 2019 Manila. Saya tidak tahu ini, tapi saya ucapkan mohon maaf atas perlakukan Sekjen kami yang memang kurang pas kepada Bapak secara khususnya. Kami sering tegur dan ini menjadi evaluasi kami," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
DPR Ngaku Belum Pernah Dilibatkan Pemerintah Bahas Universitas Republik Indonesia
-
Waketum PSSI Ratu Tisha Kenalkan Liga Universitas Coca-Cola di Forum PBB
-
Komisi X DPR Dukung MPLS 2026 Berbasis Karakter dan Bebas Perundungan
-
Cerita Mahasiswa UI di DPR, Ada Akademisi Dicekal Masuk Kampus Akibat Intervensi Politik
-
Di Depan Komisi X DPR, Mahasiswa UI Sebut Pemilihan Rektor Kini Disetir Menteri
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan
-
Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan
-
BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan, Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP
-
BRI Perkuat Program 3 Juta Rumah, Ribuan Debitur Ikut Akad Massal
-
Dibalik Keputusan MK soal Kuota Hangus, Pakar CISSReC Ingatkan Transparansi Lebih Penting!
-
BRI Perkuat Pembiayaan Perumahan dan Hadirkan Akad Massal 62 Ribu KPR FLPP
-
Bupati Pemalang Diduga Beri Uang ke Ayah Staf KPK untuk Tutupi Kasus
-
BRI Dukung Program 3 Juta Rumah dengan Pembiayaan FLPP dan KPP
-
Pencarian Buronan Harun Masiku Masih Jadi Beban bagi Pimpinan KPK
-
Dokter Paru Respons Pernyataan Prabowo: Asbes Berbahaya, Tapi Rokok Jauh Lebih Mematikan