27 Ribu Orang Tandatangan Petisi Desakan Ketua Umum PSSI Iwan Bule Mundur karena Tragedi Kanjuruhan

Suara.com - Hingga Selasa (11/10/2022) siang pukul 14.10 WIB sebanyak 27 ribu orang tandatangan petisi desakan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule mundur dari jabatannya. Petisi itu menargetkan 35 ribu tanda tangan. Petisi ini terkait tragedi Kanjuruhan.

Petisi itu dibuat di Change.org oleh Perhimpunan Jurnalis Rakyat atau Suhari Ete. 

Dalam petisi itu menuliskan tantang tragedi Kanjuruhan yang menjadi kesedihan dan kemarahan berbagai pihak di Indonesia. Terutama insan sepakbola.

"Tragedi Kanjuruhan jadi tamparan keras untuk kita bahwa ada hal krusial yang jauh lebih penting musti dibenahi dalam pesepakbolaan nasional. Semua pihak yang berkepentingan harus duduk satu meja mencari solusi agar menjadikan sepakbola Indonesia lebih maju dan berkembang, berhentilah mencari pamor dan aspek politis terlebih pasca tragedi ini," tulis dalam petisi itu.

Berikut isi lengkap petisi tersebut:

Sabtu, 1 Oktober 2022, Sepak bola Indonesia berduka. Ratusan nyawa melayang usai menonton pertandingan besar antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tragedi Kanjuruhan menjadi tragedi sepakbila terbesar sepanjang sejarah sepakbola di Indonesia

Para suporter tewas karena sesak nafas usai terkena gas air mata dan berdesakan di pintu keluar usai Arema menelan kekalahan 2-3 dari Persebaya.

Tragedi Kanjuruhan ini sungguh disayangkan karena merusak citra sepak bola Indonesia yang mulai bangkit dan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023.

Sebelumnya Polres Malang sudah meminta pertandingan itu digeser ke sore hari. Pukul 15.30. Jangan malam hari, pukul 20.00. Polisi sudah mengantisipasi apa yang rawan. Ini bukan pertandingan biasa. Ini Arema lawan Persebaya.

Baca Juga: LPSK Beri Laporan Investigasi Tragedi Kanjuruhan ke TGIPF, Berisi 9 Bab Tentang Kronologi hingga Pelaku

Arema FC juga sudah setuju digeser ke sore hari. Dikirimlah surat ke PSSI Pusat. Tanggal 12 September 2022. Dalam hal ini ke PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Jawaban dari LIB ditulis tanggal 19 September 2022. Isinya: pertandingan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Yakni malam hari. Surat balasan LIB itu ditandatangani direktur utamanya, Ir Akhmad Hadian Lukita MBA QWP.

Sebelum mengirim surat balasan itu, LIB rupanya mengadakan rapat lebih dulu dengan apa yang disebut host broadcast. Lembaga inilah yang punya hak siar televisi atas semua pertandingan Liga 1 Indonesia. Tahun ini, siaran langsung Liga 1 hanya bisa dilihat di Indosiar dan Vidio.Com.

Jelaslah ini masalah rating penonton TV. Pihak TV sudah telanjur menyusun acara selama satu tahun. Perubahan atas satu acara bisa mengacaukan acara lainnya.

Antisipasi lainnya sudah dilakukan Arema panitia tidak menyediakan tempat untuk suporter Persebaya. Langkah ini bagus. Sudah benar. Bisa mengurangi potensi ketegangan. Toh Stadion Kanjuruhan pasti bisa dipenuhi oleh suporter Arema sendiri.

Polisi sudah benar dengan analisisnya. Panitia sudah benar dengan suratnya ke LIB. Juga sudah benar tidak mengalokasikan jatah kursi untuk suporter Persebaya.Di dalam stadion sebenarnya sudah tidak ada lagi faktor penentu yang bisa memicu kerusuhan. Kalau pun mereka kecewa kepada tim Arema, itu kekecewaan orang yang mencinta. Tidak akan mencelakakan mereka. Sama dengan kekecewaan Bonek pada tim Persebaya 2022.

Maksimum yang akan terjadi adalah merusak stadion, Maka yang terbaik dilakukan di dalam stadion Kanjuruhan malam itu adalah: mereka yang masuk ke lapangan itu jangan diusir. Jangan dihardik. Diminta saja untuk duduk. Di atas rumput. Seluruh pemain dan ofisial juga memulai duduk. Petugas juga duduk. Biarkan emosi tercurah dulu. Perlu waktu untuk meredakan emosi.

Sama sekali tidak ada faktor yang menakutkan malam itu. Mereka itu satu bangsa: bangsa bola. Tim lawan sudah diamankan. Cukup.

Menghardik mereka hanya menambah emosi. Apalagi menendang dan memukul. Tambah lagi tembakan gas air mata. Yang bikin panik. Bikin sesak. Bikin berdesakan.

Kita begitu berduka.

Kita harus bangkit dengan prestasi. Kalau pun kita dihukum FIFA kita manfaatkan itu untuk benah-benah di dalam negeri.

Kita juga meminta Ketua Umum dan semua pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk mundur dari jabatannya, sebagai bentuk hormat dan respect terhadap korban tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan, Malang dan untuk pembenahan sepakbola secara keseluruhan

Serahkan investigasi kepada Kemenpora / KONI selaku organ pemerintah dan penegak hukum dan FIFA untuk membuat investigasi atau langkah yang diperlukan.

Tragedi Kanjuruhan jadi tamparan keras untuk kita bahwa ada hal krusial yang jauh lebih penting musti dibenahi dalam pesepakbolaan nasional. Semua pihak yang berkepentingan harus duduk satu meja mencari solusi agar menjadikan sepakbola Indonesia lebih maju dan berkembang, berhentilah mencari pamor dan aspek politis terlebih pasca tragedi ini.

Sepakbola sejatinya menyenangkan, bukan malah merenggang nyawa. Sepakbola seharusnya menghibur, bukan malah meneteskan air mata. Sepakbola seharusnya jadi pemersatu, bukan malah sumber bencana

Salam
Suhari Ete

Pemerintah tak intervensi

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan bahwa dirinya maupun pejabat eksekutif pemerintahan lainnya tidak akan mengintervensi perihal desakan agar Mochamad Iriawan mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI.

Kendati demikian, Menpora juga tidak melarang masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka termasuk lewat petisi daring mendesak Ketum PSSI mundur yang menuai banyak dukungan.

"Tidak, tidak. Kami sama sekali, itu silahkan saja di masyarakat," kata Amali di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, saat ditanya awak media soal kemungkinan pemerintah mengintervensi karena desakan deras bagi Iriawan untuk mundur.

Menpora mengingatkan bahwa PSSI sebagai federasi sepak bola di Indonesia bernaung di bawah FIFA yang merupakan otorita sepak bola dunia.

"Pemerintah apapun yang ada, itu federasi, kita hormati. Kita ada wilayahnya masing-masing," ujar Amali.

Pilihan Menpora untuk tidak meneruskan desakan dari masyarakat agar Iriawan mundur tentu tidak lepas dari bayang-bayang ancaman sanksi FIFA yang pernah dirasakan Indonesia pada 2015 silam.