Komdis PSSI Dinilai Banyak Keluarkan Denda dan Hukuman Absurd di Liga 1

Suara.com - Football Institute merilis hasil riset mereka soal uji kualitas Liga 1, Liga 2, dan Elite Pro Academy (EPA) berbasis pelanggaran disiplin dan hasil putusan Sidang Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Ada beberapa hal yang disorot oleh Football Institute.

Dalam acara itu, Founder Football Institute, Budi Setiawan didampingi oleh Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga, pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah dan Effendi Gazali, dan mantan Ketua The Jakmania Ferry Indrasjarief.

Football Institute melakukan riset ini sejak Juli 2023 hingga Mei 2024, dengan data yang berasal dari putusan Komdis PSSI, juga data kartu kuning dan merah selama periode itu.

Riset ini pun menjabarkan dengan jelas kinerja Komdis PSSI selama musim 2023/2024, rupanya mereka hanya cenderung memberikan satu hukuman saja.

Selama musim 2023/2024, Komdis PSSI lebih banyak memberikan hukuman denda. Di Liga 1, denda ini jadi hukuman yang paling sering diberikan, dengan persentase 61,47 persen.

Hal yang sama berlaku di Liga 2, dengan persentase 60 persen, serta di EPA dengan persentase 57 persen. Tidak cuma itu, Komdis PSSI juga acap memberikan hukuman yang unik.

Misal, di kompetisi Liga 2, dalam laga PSCS Cilacap dan Persekat Tegal, Komdis PSSI pernah memberikan hukuman larangan dua kali menjadi ballboy dan denda sebesar Rp37.500.000 kepada Hexa Try Kusuma.

Kemudian, masih di Liga 2, Komdis PSSI menghukum klub PSDS Deli Serdang dengan hukuman larangan pertandingan tanpa penonton satu kali dan denda Rp225 juta, karena kombinasi kasus rasisme yang dilakukan penonton dan lemparan botol ke dalam lapangan.

Nilai denda ini jauh lebih besar dari denda pelanggaran suporter masuk lapangan dengan angka denda Rp15 juta, dan/atau kasus pelemparan botol dari tribune ke lapangan dengan angka denda sebesar Rp10 juta.

Baca Juga: Masalah Klasik Hinggapi Timnas Indonesia Jelang Hadapi Jepang di GBK

"Hukuman denda ini tidak efektif, ya, karena terulang terus, daripada didenda terus, karena klub itu tidak peduli baik yang paling banyak duitnya maupun semenjana. Suporternya juga tidak aware klubnya kena denda," kata Erwin dalam keterangannya.

Founder Football Institute, Budi Setiawan, menyebut kinerja Komdis PSSI ini harus dievaluasi. Apalagi, dalam jajaran kepengurusan federasi, mereka ibaratkan penegak keamanan di federasi, setara Polri di negara Indonesia.

"Ini jadi bagian evaluasi kompetisi musim lalu. Untuk Komdis, mereka itu ibaratkan Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala Kejaksaan di PSSI. Ini bukan wajah Erick Thohir, ini wajah konsensus bersama Exco. Absurd ini," ujar Budi.

"Pada 2008 sampai 2014, Komdis selalu preskon dulu selepas sidang, pas zaman Hinca Pandjaitan. Sekarang, per 2016 mungkin, Komdis tidak mengadakan preskon dan sidang digelar secara terutup. Bisa digelar terbuka juga padahal," jelasnya.

Sementara itu, penggila bola Effendi Ghazali mengaku sepakat dengan usulan Budi ini soal Komdis. Ia mengatakan, Komdis PSSI sejatinya bisa menggelar sidang secara terbuka.

"Ya contohnya ada pengadilan Vina (kasus Vina Cirebon) yang bisa digelar terbuka. Sekarang, Komdis PSSI juga bisa menggelar sidang terbuka seperti itu," ungkap Effendi.