Prabowo Kirim 'Surat Sakti' ke DPR Demi Dua Striker Baru Timnas Indonesia

Suara.com - Babak final perburuan dua striker keturunan, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, kini memasuki detik-detik penentuan.

Setelah melalui maraton birokrasi yang panjang, berkas naturalisasi keduanya kini telah mendarat di gerbang terakhir: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebuah 'surat sakti' yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto disebut telah dikirimkan Istana, menjadi sinyal hijau bagi parlemen untuk segera memproses nasib kedua pemain.

Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin kita akan melihat keduanya mengucap sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) pada akhir pekan depan.

Kabar krusial ini dikonfirmasi langsung oleh Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga.

Ia membeberkan perjalanan panjang berkas kedua pemain yang telah melewati meja para menteri hingga akhirnya mendapat restu dari Istana.

"Sekarang posisi ada di DPR," kata Arya Sinulingga, memecah penantian publik.

"Jadi Pak Prabowo, Pak Presiden, kemarin dari Menpora, Mas Dito (Ariotedjo), lalu juga Menteri Hukum, Pak Supratman (Andi Agtas) ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), habis itu sudah ke Pak Presiden, Pak Presiden sudah kirim kemarin ke DPR. Mudah-mudah kita dalam waktu satu hari, dua hari ke depan, teman-teman DPR sudah menerima suratnya semua, mudah-mudah berproses," tambahnya.

Pernyataan ini sejalan dengan sinyal yang sebelumnya diberikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Baca Juga: Disebut Bantu Ekonomi Nasional, Prabowo Anugerahi Haji Isam Bintang Mahaputera Utama

Beberapa waktu lalu, ia sudah menyebut bahwa rapat kerja penentuan dengan Komisi X dan Komisi XIII DPR RI akan digelar dalam waktu dekat.

PSSI bahkan sudah begitu optimis hingga berani menyiapkan jadwal tentatif untuk momen paling sakral: pengambilan sumpah WNI.

"Akhir pekan ini sumpah. Kalau sesuai jadwal sih mudah-mudahan cepat proses-prosesnya," kata Arya, mengobarkan harapan.

Proses Miliano Jonathans, pemain FC Utrecht, terbilang kilat. Ia sengaja "dikebut" agar bisa berjalan beriringan dengan proses Mauro Zijlstra yang sudah lebih dulu dimulai.

I

ni adalah strategi efisiensi PSSI agar tidak perlu bolak-balik mengurus administrasi ke DPR.