FIFPro Kecam FIFA, Bela 7 Pemain Keturunan 'Palsu' Timnas Malaysia

Suara.com - Asosiasi pesepak bola dunia, FIFPRO, mengecam keras keputusan Komite Banding FIFA yang menjatuhkan hukuman berat kepada tujuh pemain keturunan yang membela Harimau Malaya.

Dalam pernyataan resminya, FIFPRO menyebut sanksi tersebut sebagai tindakan yang “sangat tidak proporsional” dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya yang dialami para pemain.

FIFPRO menegaskan bahwa ketujuh pemain tersebut merupakan pihak yang dirugikan dalam kasus ini.

“Hukuman berupa larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan jelas tidak sebanding dengan keadaan yang terjadi. Keputusan itu sendiri sudah menegaskan bahwa para pemain tidak memalsukan dokumen apa pun, dan dokumen yang mereka serahkan terbukti asli,” tulis FIFPRO, dilansir dari New Straits Times.

FIFPRO juga menyoroti bahwa ketika ada hingga tujuh pemain mengalami kasus serupa, hal ini menunjukkan bahwa dugaan pemalsuan dokumen tersebut bukanlah tindakan individual.

Selain itu, menurut FIFPRO, pemain tidak memiliki akses ataupun kewenangan untuk meminta konfirmasi langsung dari FIFA terkait kelayakan bermain mereka dan prosedur itu pun tidak diwajibkan dalam aturan saat ini.

Semua Proses Ditangani Institusi Resmi, Pemain Tak Punya Kontrol

Dalam keterangannya, FIFPRO menjelaskan bahwa seluruh pemain telah menjalani proses sesuai prosedur, mulai dari menyerahkan dokumen personal, menjalani pemeriksaan otoritas Malaysia, melakukan pengambilan sumpah, mendapatkan paspor resmi pemerintah Malaysia, dan menunggu konfirmasi kelayakan dari Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM).

Semua langkah tersebut dilakukan oleh lembaga resmi di luar kendali pemain. Karena itu, FIFPRO menilai sangat tidak adil jika para pemain kini harus mengalami skorsing dan berbagai konsekuensi profesional lainnya.

Baca Juga: Iran Ancam Boikot Undian Piala Dunia 2026 karena Masalah Visa di AS

FIFPRO menyampaikan dukungan penuh kepada para pemain dan berharap Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dapat membatalkan keputusan tersebut.