Prancis Tolak Wacana Boikot Piala Dunia 2026, Sepak Bola Pemersatu Bukan Arena Konflik Politik

Suara.com - Pemerintah Prancis menegaskan tidak mendukung wacana boikot Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Sikap ini disampaikan langsung oleh Menteri Olahraga Prancis, Marina Ferrari, menyusul meningkatnya ketegangan politik terkait pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai Greenland.

Trump sebelumnya melontarkan ancaman terhadap sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, berupa kebijakan tarif sebagai respons atas penolakan mereka terhadap dorongan AS untuk menganeksasi Greenland, wilayah otonom milik Denmark.

Situasi tersebut memicu reaksi keras dari kalangan politik Prancis, terutama dari kubu kiri.

Politikus kiri Prancis Eric Coquerel bahkan menyatakan Amerika Serikat tidak layak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026.

Ia menilai tidak masuk akal jika Prancis tetap berpartisipasi dalam turnamen akbar FIFA di negara yang, menurutnya, mengancam tetangga dan melanggar hukum internasional.

Namun, Marina Ferrari menegaskan bahwa pemerintah memilih memisahkan olahraga dari urusan politik.

“Saat ini tidak ada keinginan dari kementerian untuk memboikot kompetisi besar seperti Piala Dunia,” ujar Ferrari dilansir dari The Guardian

Ia mengakui adanya suara-suara penolakan dari beberapa blok politik, tetapi menekankan bahwa Piala Dunia adalah momen penting bagi pencinta olahraga di seluruh dunia.

Baca Juga: Resmi Gabung Dewan Perdamaian Besutan Trump, Prabowo Ungkap Harapan dan Tujuan Indonesia

“Piala Dunia adalah perayaan global. Saya percaya olahraga harus tetap menjadi ruang pemersatu, bukan arena konflik politik,” tambahnya.

Wacana boikot juga datang dari luar lingkaran politik.

Claude Le Roy, pelatih veteran asal Prancis yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 1988, mengusulkan agar negara-negara Afrika mempertimbangkan boikot Piala Dunia 2026.

Menurutnya, sikap Donald Trump terhadap sejumlah negara dan kawasan dunia patut menjadi bahan pertimbangan serius.

Sementara itu, pemerintah Jerman memilih mengambil jarak dari polemik.

Menteri Olahraga Jerman, Christiane Schenderlein, menyatakan bahwa keputusan soal partisipasi atau boikot sepenuhnya berada di tangan federasi sepak bola, bukan pemerintah.