Gabung Dewan Perdamaian Donald Trump, Komisi I DPR Minta Indonesia Jangan Disetir Agenda Sepihak

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan dukungan strategis atas keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersama sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.

Langkah tersebut dinilai sebagai perwujudan komitmen nyata Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional, khususnya terkait krisis kemanusiaan di Gaza.

Dave menjelaskan, keterlibatan Indonesia menjadi krusial dalam mendukung rekonstruksi Gaza serta konsolidasi gencatan senjata permanen, sejalan dengan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

"Komisi I DPR RI memandang keputusan ini sebagai langkah strategis yang menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional, khususnya terkait upaya rekonstruksi Gaza," ujar Dave kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Meski demikian, Dave memberikan catatan kritis agar pemerintah tetap waspada terhadap dinamika geopolitik global yang kompleks.

Mengingat sejumlah negara NATO memilih tidak bergabung dalam inisiatif Amerika Serikat tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

"Indonesia harus memastikan keterlibatan dalam Dewan Perdamaian tidak mengurangi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang menjadi dasar diplomasi sejak kemerdekaan," tegasnya.

Ia mengingatkan pemerintah untuk menempatkan posisi Indonesia secara hati-hati agar tidak dipersepsikan sekadar mengikuti agenda sepihak negara tertentu.

Keseimbangan hubungan dengan organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dinilai harus tetap terjaga demi menjaga kepentingan nasional yang mandiri.

Baca Juga: Didesak 10.000 Petisi Konstituen, Rahayu Saraswati Hadir Lagi di DPR Kembali Pimpin Rapat Komisi VII

Dave juga mendorong agar proses keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan pengawasan parlemen serta publik.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama partisipasi Indonesia harus tetap berfokus pada aspek kemanusiaan dan perjuangan politik bagi rakyat Palestina.

"Hal ini penting untuk memastikan bahwa partisipasi Indonesia benar-benar diarahkan pada tujuan substansial, yakni memperjuangkan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri, mendukung rekonstruksi Gaza, dan menjaga stabilitas kawasan," imbuhnya.

Sebagai langkah konkret di lapangan, Dave mengungkapkan bahwa Indonesia melalui TNI telah menyiapkan strategi nasional serta rencana kontinjensi untuk pengiriman Pasukan Garuda.

Pasukan tersebut nantinya akan bertugas sebagai simbol diplomasi sekaligus penjaga stabilitas dan pelindung warga sipil dalam misi kemanusiaan internasional.

"Pasukan Garuda akan bertugas menjaga keamanan dan stabilitas, melindungi warga sipil, mendukung rekonstruksi infrastruktur dasar, menyalurkan bantuan kemanusiaan, serta menjadi simbol diplomasi yang memperkuat posisi Indonesia di PBB," jelasnya.

Dave memastikan Komisi I DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat di bidang pertahanan dan hubungan luar negeri.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dalam Dewan Perdamaian berjalan selaras dengan nilai-nilai universal serta kepentingan nasional bangsa Indonesia.