- Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menolak mengalah pada tekanan ekonomi AS terkait isu Greenland.
- AS mengancam menerapkan tarif mulai Februari kecuali Inggris menyetujui pembelian total Greenland.
- Starmer mengaitkan tekanan tarif dengan sengketa kedaulatan Inggris atas Kepulauan Chagos.
Suara.com - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan sikap tegas pemerintahannya terhadap isu masa depan Greenland, meskipun Inggris menghadapi ancaman tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. Starmer menekankan bahwa prinsip dan nilai nasional tidak akan dikompromikan demi meredam ancaman tarif perdagangan.
“Saya tidak akan mengalah, Inggris tidak akan mengalah dalam prinsip dan nilai kami mengenai masa depan Greenland di bawah ancaman tarif,” kata Starmer dalam sesi tanya jawab mingguan Perdana Menteri di House of Commons, seperti dikutip dari Antara, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan akan memberlakukan tarif sebesar 10 persen terhadap barang-barang dari delapan negara Eropa, termasuk Inggris, mulai 1 Februari. Tarif tersebut disebut akan meningkat menjadi 25 persen pada Juni, kecuali tercapai kesepakatan yang disebut Trump sebagai pembelian penuh dan total Greenland.
Starmer menilai tekanan itu tidak terlepas dari dinamika hubungan bilateral dan isu geopolitik yang lebih luas. Ia menyebut kritik Trump terhadap kesepakatan Inggris terkait Kepulauan Chagos sebagai bagian dari upaya memberi tekanan politik terhadap London.
Ia mengatakan pernyataan Trump tersebut dibuat “secara khusus untuk memberi tekanan kepada saya dan Inggris” terkait sikap London mengenai Greenland.
Starmer juga menyinggung perubahan nada pernyataan Presiden AS itu. Menurut dia, kecaman Trump yang menyebut kesepakatan Chagos sebagai tindakan kebodohan besar bertolak belakang dengan kata-kata sambutan dan dukungan yang sebelumnya disampaikan.
Dalam forum yang sama, Starmer turut mengkritik pemimpin Partai Konservatif sekaligus oposisi utama, Kemi Badenoch. Ia menuding Badenoch justru memperkuat narasi yang dapat melemahkan posisi Inggris dalam menghadapi tekanan terkait Greenland, dengan menyebutnya mendukung argumen yang dimaksudkan untuk melemahkan posisi Inggris soal Greenland.
Isu tersebut turut berkaitan dengan kesepakatan Inggris dan Mauritius pada Mei lalu mengenai penyerahan kedaulatan Kepulauan Chagos. Melalui perjanjian itu, Mauritius memperoleh kendali atas kepulauan tersebut, sementara Inggris dan Amerika Serikat tetap mempertahankan hak untuk mengoperasikan pangkalan militer strategis Diego Garcia selama 99 tahun ke depan.
Pemerintah Inggris menilai kesepakatan itu sebagai langkah strategis yang menyeimbangkan kepentingan kedaulatan, keamanan, dan hubungan internasional, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Baca Juga: Indonesia-Inggris Resmi Teken Kemitraan Strategis EGP di London
Berita Terkait
-
Indonesia-Inggris Resmi Teken Kemitraan Strategis EGP di London
-
Prabowo Ajak Universitas Inggris Bangun 10 Kampus Baru Berstandar Internasional di Indonesia
-
Bertemu PM Inggris, Prabowo Sepakati Kemitraan Strategis Baru Bidang Maritim dan Ekonomi
-
Minta Kontrak Baru di Arsenal, Gabriel Jesus Soroti Viktor Gyokeres yang Masih Mandul
-
Mengenal Sir Bobby Robson, Legenda Inggris yang Jadi Inspirasi Pelatih Timnas Indonesia John Herdman
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga