- Tokoh sepak bola Jawa Tengah mendesak Komite Etik PSSI menelaah potensi konflik kepentingan terkait rangkap jabatan pengurus Asprov.
- Adanya rangkap jabatan oleh pengurus pusat di Asprov Jawa Tengah dinilai mencederai netralitas dan integritas tata kelola organisasi.
- Penundaan kongres di berbagai Asprov menyebabkan ketidakpastian kepemimpinan, stagnasi organisasi, serta kekosongan pengurus di tingkat kabupaten dan kota.
Suara.com - Sejumlah tokoh dan pemerhati sepak bola di Jawa Tengah meminta Komite Etik PSSI dan Ketua Umum PSSI untuk menelaah kondisi tata kelola organisasi dalam dinamika pemilihan Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah.
Permohonan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas, netralitas, dan tata kelola organisasi sepak bola yang sehat dan profesional.
Para tokoh menyoroti adanya kondisi rangkap jabatan lintas provinsi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses organisasi di Jawa Tengah.
Berdasarkan dokumen organisasi, Khairul Anwar tercantum sebagai Wakil Ketua PSSI Jawa Tengah dalam susunan pengurus tahun 2026. Di sisi lain, yang bersangkutan juga diketahui menjalankan fungsi sebagai Pelaksana Tugas Ketua PSSI Jawa Timur, serta memiliki keterlibatan dalam pencalonan Ketua PSSI Jawa Tengah.
Sementara itu, Ahmad Riyadh ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua PSSI Jawa Tengah dengan kewenangan menjalankan roda organisasi serta mempersiapkan kongres pemilihan.
Kedua nama tersebut juga merupakan bagian dari Komite Eksekutif (Exco) PSSI Pusat, sehingga persoalan ini dinilai tidak hanya bersifat lokal, tetapi menyangkut tata kelola organisasi PSSI secara lebih luas.
“Kami tidak mempersoalkan individu, tetapi menjaga marwah organisasi. Sepak bola tidak bisa dikelola dengan konflik kepentingan dan ketidakjelasan tata kelola,” ujar salah satu tokoh sepak bola Jawa Tengah, Sutrisno, Senin (13/4/2026).
Menurut mereka, rangkap jabatan yang disertai keterlibatan dalam kontestasi di wilayah yang sama berpotensi menimbulkan ketidaknetralan organisasi dan ketidaksetaraan posisi antar kandidat.
Para pemerhati juga menilai persoalan ini berkaitan dengan kondisi nasional, dimana hingga kini terjadi penundaan kongres di sejumlah Asprov.
Penundaan tersebut dinilai berdampak pada ketidakpastian kepemimpinan, stagnasi organisasi, serta kekosongan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.
“Penundaan kongres tidak boleh dianggap biasa. Dampaknya nyata sampai ke daerah, dimana banyak struktur organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya,” lanjutnya.
Baca Juga: Pluim Duga PSSI Tutup Mata Soal Risiko Paspor Pemain Naturalisasi: Ada Ambisi ke Piala Dunia
Karena itu, mereka berharap Komite Etik PSSI dapat melakukan penelaahan secara objektif dan serius.
“Kami hanya meminta proses organisasi dijalankan secara sehat, netral, dan berintegritas. Ini bukan soal menyerang siapa pun, tetapi soal masa depan sepak bola kita,” tegasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
Terkini
-
Kekalahan Tipis dari Thailand di Final Piala AFF 2026, Ini Kata Ketum FFI
-
2 Pemain Naturalisasi Pilih Jadi Warga Negara Belanda Lagi usai Skandal Pasporgate!
-
Ramadhan Sananta Terancam Tergusur di DPMM FC, Posisinya Digantikan?
-
Tekel Horor Berujung Minta Maaf, Justin Hubner dapat Balasan dari Lewis Holtby
-
Kebahagiaan Bek Timnas Indonesia Bertambah, Rizky Ridho Resmi Jadi Ayah
-
Persib Susah Payah Bungkam Bali United, Frans Putros: Yang Penting Menang!
-
Klasemen Liga Inggris usai Manchester City Lumat Chelsea, Arsenal Tertekan!
-
Resmi! Sandy Walsh Orang Indonesia Pertama yang Juara Liga Thailand
-
PSSI Lirik Format Baru untuk Piala Presiden 2026, Bidik Libatkan Tim Asing Lagi
-
Italia Batal, PSSI Kantongi Satu Negara Asia Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni