Pengakuan Menohok! Terdakwa Kasus Dugaan Suap BPK Catut Nama Ade Yasin Buat Minta Uang

SuaraCianjur.id- Sebuah pengakuan cukup mengejutkan terlontar dari salah seorang terdakwa dugaan kasus suap auditor BPK bernama Ihsan Ayatullah.

Ihsan mencatut nama mantan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin. Alasannya untuk mengumpulkan sejumlah uang diperuntukan biaya sekolah mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Agus Khotib.

Ihsan menjabat sebagai Kasubid Kasda BPKAD Kabupaten Bogor. Kemudian ia terpikir untuk mencatut nama Ade Yasin untuk memperoleh dana lebih dari Sekretaris PUPR Maulana Adam.

Tindakannya untuk mengumpulkan sejumlah dana itu muncul setelah adanya permintaan dari auditor BPK, bernama Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa. Alasannya meminta uang untuk biaya sekolah Agus Khotib, dari semula Rp70 juta menjadi senilai Rp100 juta.

"Biar Maulana Adam ikut (percaya) dengan saya jadi saya sebut nama ibu. Awalnya Hendra menyebutkanya 70, kemudian meminta 100 dibuletin," ungkap Ihsan dalam sidang lanjutan suap BPK Jabar, di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Senin (5/9/2022).

Dalam sidang kali ini Ade Yasin trurut dihadirkan. Secara tegas Ade mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui adanya permintaan biaya sekolah dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat. Ia bahkan tidak mengenal sosok bernama Agus Khotib.

"Saya tidak tahu, karena yang tadi saya sebutkan kepentingan saya hanya di entri dan exit miting. Selebihnya tugas dinas masing-masing," ungkap Ade Yasin.

Ade mengatakan, selama persidangan berlangsung, seluruh saksi yang dihadirkan tak ada satupun yang menyatakan dirinya terlibat dalam dugaan pengondisian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor, untuk mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Semua sudah mengaku saksi tidak ada satupun mengatakan saya terlibat. Saya difitnah," ungkapnya.

Baca Juga: Saran dr. Zaidul Akbar Hindari Tidur di Jam Ini, Mulai Tata Pola Waktunya Agar Terhindar Serangan Jantung

Ade juga menyinggung soal dakwaan KPK, yang menyebut Pemkab Bogor mengondisikan WTP untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID) tidak mendasar.

"Saya itu tidak punya kepentingan Pak dengan WTP, kami itu overtarget, tahun 2020 dan 2021 itu overtarget. Jadi tidak perlu lagi WTP, DID. Itu di luar kewenangan saya, karena DID saya tidak perlu lagi, karena overtarget," kata dia.