Rocky Gerung Sebut Perppu Cipta Kerja Paling Busuk di Asia Pasifik, Masyarakat Menuntut Pemilu untuk Mengubah Keadaan

SuaraCianjur.Id- Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR untuk menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

Dalam aksi ini, mereka menilai Perppu Cipta Kerja merugikan rakyat kecil seperti buruh, petani, nelayan, dan perempuan di seluruh negeri.

Rocky Gerung, seorang pengamat politik, menyatakan bahwa aksi demo ini bukan hanya sekadar tuntutan hak buruh, melainkan juga tuntutan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dikutip dari Suara.com, "Jadi aksi ini bukan sekedar aksi untuk menuntut hak-hak buruh, tapi menuntut hak rakyat Indonesia supaya Pemilu itu diadakan, hanya dengan pemilu kita bisa mengubah keadaan itu point nya,” kata Rocky di depan Gedung DPR RI, Selasa (28-02-2023).

Menurutnya, hanya dengan Pemilu kita bisa mengubah keadaan tersebut.

Rocky Gerung menilai Perppu Cipta Kerja merupakan Undang-Undang paling busuk di Asia Pasifik yang harus dibatalkan.

“Itu Undang Undang paling busuk di Asia Pasifik, jadi dibuang aja,” kata Rocky.

Dalam aksi kali ini, ada 10 tuntutan dalam Perppu Cipta Kerja, antara lain:

1. Presiden RI segera mencabut Perpu Cipta Kerja

Baca Juga: Cek Harga Bahan Pangan di Pasar Tenguyun Jelang Ramadan, Jokowi: Harga Bawang Putih Naik

2. DPR RI Menolak Perppu Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden

3. Presiden dan DPR RI segera hentikan segala bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap Konstitusi

4. Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi

5. Hapus sistem kerja kontrak, alih daya, sistem magang dan stop politik upah murah serta berlakukan upah sesuai kualitas hidup layak

6. Hentikan liberalisasi agraria, pangan dan perampasan tanah, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sejati sebagai basis pembangunan nasional

7. Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang

8. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor

9. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja Non-PNS (Penyuluh KB, Guru Honorer, Pekerja Perikanan dan Kelautan), pengemudi ojek online, dan lain lain

10. Segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat (RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat).