Andhi Pramono Buka Suara Soal Rumah Mewah, Mengaku Milik Orang Tuanya

SuaraCianjur.Id- Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Makassar Andhi Pramono buka-bukaan soal rumah mewah mirip istana yang disebut-sebut miliknya.

Bahkan, rumah tersebut sudah viral di media sosial dan dikaitkan dengan dugaan kekayaan yang misterius.

Andhi mengklaim, rumah mewah yang berada di Cibubur tersebut merupakan milik orang tuanya.

Dikutip dari Suara.com, "Itu adalah rumah yang ditempati orang tua saya, sudah lama dan belum diberikan waris kepada saya. Sehingga saya berada di situ menjaga orangtua saya" kata Andhi usai menjalani klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa (14/3/2023).

Andhi menyebut bahwa dirinya tidak pernah memamerkan rumah tersebut di media sosial.

"Untuk hal-hal yang viral terhadap diri saya, mungkin mengenai rumah yang itu, bukan dari hasil foto saya, tapi memang sengaja diambil media," ujarnya.

Andhi menjalani klarifikasi selama kurang lebih 6,5 jam. Dia mulai menjalani klarifikasi sekitar pukul 09.30 WIB dan selesai sekitar pukul 16.00 WIB.

Andhi dipanggil oleh KPK karena harta kekayaan diduga janggal. Hal itu juga getah dari gaya hidup keluarganya yang seringkali pamer kekayaan di media sosial.

Menurut hasil analisis transaksi keuangan oleh PPATK, ditemukan hal yang janggal. Ditemukan ada dana masuk dari perusahaan hingga pembelian barang-barang mewah.

Baca Juga: Masih Ada Peluang Diusung Golkar di Pilpres, Ridwan Kamil Yakin Nggak Mau jadi Cawapres?

"Setoran tunai jumlah besar, dari perusahaan-perusahaan, pembelian barang-barang mahal dan lain-lain," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Kamis (9/3/2023) lalu.

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021 miliknya, tercatat Andhi memiliki kekayaan Rp13,75 miliar.

Kekayaan tersebut terbagi atas tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah, nilai seluruhnya mencapai Rp6,9 miliar.

Kemudian alat transportasi dan mesin berupa 11 mobil dan 2 sepeda motor dengan nilai seluruhnya Rp1,8 miliar. Surat berharga Rp2,9 miliar, harta bergerak lainnya sekitar Rp706 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp1,2 miliar. (*)