Rekap Kontroversi dari Ganjar Pranowo, Calon Presiden yang Diusung PDIP

SUARA CIANJUR - PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024. 

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Jumat (21/4/2023). Namun, sebelum diusung oleh PDIP, Ganjar Pranowo tak luput dari sejumlah kontroversi.

Kasus Korupsi E-KTP

Pada November 2017, Ganjar pernah dituduh terlibat kasus korupsi e-KTP oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin saat memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Nazaruddin mengklaim melihat Ganjar, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR, menerima suap dalam proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) senilai 500.000 dollar AS. 

Namun, tudingan tersebut tidak terbukti dan Ganjar dinyatakan sama sekali tidak bersalah maupun terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Menandatangani Izin Pabrik Semen

Pada tahun 2017, Ganjar mendapat perhatian publik karena memberikan persetujuan untuk pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. 

Penandatanganan surat izin penambangan semen oleh Ganjar memicu protes dari kelompok pelestarian lingkungan.

Baca Juga: Simak Aturan PKWT Usai Viral Syarat Tidur Bareng Bos buat Perpanjang Kontrak

Ganjar dianggap tidak bijaksana dalam memberikan izin pembangunan pabrik semen, namun ia merespons dengan tenang. Ganjar bahkan mengundang pihak yang merasa dirugikan untuk menuntutnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ganjar mengklaim bahwa penerbitan izin lingkungan untuk pabrik semen di Rembang adalah tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Penilai Amdal (KPA). 

Menurut Ganjar, KPA telah mengadakan sidang penilaian adendum Amdal untuk pabrik semen di Rembang pada 2 Februari 2017.

Keterlibatan di Kasus Wadas

Ganjar juga pernah terlibat dalam kasus penambangan batu andesit di Wadas yang diinisiasi oleh pemerintah. 

Masyarakat setempat menganggap bahwa penambangan tersebut akan merusak lingkungan desa sehingga timbul 'Gerakan Wadas Melawan' yang menuntut Ganjar mencabut Izin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan batu andesit untuk proyek Bendungan Bener.