Soal Capres dan Cawapres, Kader PDIP Diimbau Tak Langkahi Ketua Umum

Deli.Suara.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingatkan kader PDI Perjuangan untuk tidak mendahului keputusan Ketua Umum yaitu Megawati Soekarnoputri tentang penentuan calon presiden dan calon wakil presiden. 

“Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi,” ucap Hasto di Jakarta, Rabu (19/10/2022). 

“Saya, Pak Djarot, Pak Rudy Solo dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut,” tambah Hasto.

Hasto mengingatkan, penentuan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri yang harus dipatuhi semua kader.

“Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu Ketua Umum,” katanya.

Hasto mengatakan Joko Widodo ketika diputuskan menjadi calon presiden juga melalui mekanisme partai.

“Sekiranya yang Pak Rudy menyatakan, siapapun, bukan hanya Pak Rudy, Pak Djarot Saiful Hidayat, kalau menyatakan si A itu capres. Maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapapun itu. Pak Djarot, saya dan siapapun,” tutur Hasto.

Pernyataan Hasto ini disampaikan setelah Ganjar Pranowo menyatakan kesiapan maju menjadi calon presiden jika diusung oleh PDI Perjuangan.

Ganjar dinilai tidak melanggar aturan PDI Perjuangan karena dia menyatakan tetap menjaga etika politik dengan menghormati partai.

Baca Juga: BUMN Mulai Jalankan Perdagangan Karbon

PDIP Belum Beri Restu

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto juga menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejauh ini belum memberikan restu kepada siapapun terkait pencapresan. 

Termasuk juga kepada Ganjar Pranowo yang telah menyatakan kesiapan dirinya ikut mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024.

“Ya namanya saja belum diumumkan, restu itu nanti,” ungkap Hasto.

Hasto mencontohkan, bagaimana Megawati memberikan restunya ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai calon presiden pada tahun 2014. 

“Seperti sebelumnya dulu, ketika bu Mega memutuskan dan memutuskan dalam tulisan tangan beliau untuk menetapkan Pak Jokowi sebagai capres pada Maret 2014,” tuturnya.

Hasto merasa pernyataan Ganjar adalah hal yang wajar yang harus dikomunikasikan kepada seluruh kader PDIP. 

Menurutnya, ketika diminta untuk bangsa dan negara, sudah seharusnya para kader yang terdidik menjawab dengan bijak.

“Jawaban Pak Ganjar supaya kita benar-benar melihatnya di dalam perspektif politik yang benar. Kalau untuk bangsa dan negara, kita siap. Itu adalah pendidikan kaderisasi partai, semua kader partai harus siap ditempatkan dimanapun, saya sebagai sekjen ditugaskan di ranting, harus siap. Dari Gubernur yang ditugaskan di PAC harus siap. Itu disiplin yang dilakukan oleh partai,” papar Hasto.

Sumber: Suara.com