Pendiri PAN Singgung Tokoh Militer Pelanggar HAM Ngotot Jadi Presiden, Sindir Prabowo?

Tahun 2024 makin mendekat, sejumlah politisi makin riuh sindir sana-sini. Salah satunya adalah pernyataan yang dilontarkan tokoh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha.

Melalui cuitan di Twitter, Abdillah Toha menyampaikan pesan bagi masyarakat yang hendak memilih di Pemilu 2024. Ia menyinggung terkait kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan sampai saat ini.

Toha mengungkapkan kalau kasus pelanggaran HAM berat tersebut melibatkan tokoh militer. Akan tetapi, ia tidak menyebut siapa tokoh militer yang dimaksud.

"Untuk pertimbangan anda sebagai pemilih dalam Pilpres mendatang. Dugaan pelanggaran berat sehingga yang bersangkutan dipecat dari militer ini tidak pernah dituntaskan dalam proses hukum," tulis Toha melalui akun Twitternya @AT_AbdillahToha dikutip Senin (5/6/2023).

Toha mengaku tidak habis pikir melihat ada orang yang terlibat penculikan di masa lalu malah dinilai mampu membawa kedamaian dan ketentraman di kehidupan masyarakat.

Ia juga mempertanyakan ada orang yang pernah dipecat dari TNI, namun memiliki ambisi untuk menjadi presiden.

"Kenapa orang yang memilik utang triliunan, malah dianggap mampu untuk memajukan kesejahteraan negeri ini. Kenapa orang yang dipecat dari TNI malah ingin dijadikan Panglima tertinggi di negeri ini?," ujarnya.

Cuitan Toha tersebut lantas dikomentari beragam pendapat oleh warganet. Salah satu warganet menganggap kalau cara Toha sudah tidak mempan untuk menjatuhkan orang yang di Pilpres 2024.

"Gak mempan yang kayak gini," cuit @bando****.

Baca Juga: Proses Cerai, Ari Wibowo dan Inge Anugrah Masih Tidur Sekamar di Apartemen

Diketahui, salah satu tokoh yang digadang-gadang bakal kembali maju di kontestasi Pilpres 2024 adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Latar belakang Prabowo diketahui adalah tokoh militer. Di Kabinet Presiden Jokowi, ia juga ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.