Budiman Sudjatmiko Bicara 1998: Prabowo Dapat Perintah Tapi Bukan yang Menculik Saya

Budiman Sudjatmiko mengaku tidak diculik oleh Prabowo Subianto saat Tragedi 1998 terjadi. Meski mengakui kalau Prabowo mendapatkan perintah untuk menculik aktivis, namun ia tidak merasa diculik oleh Kopassus.

Prabowo kala itu menjabat sebagai Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal. Kalau menurut dokumen rahasia Amerika Serikat, Prabowo memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis yang tengah memperjuangkan Reformasi. 

"Pada masa itu, memang beliau mengakui mendapat perintah untuk menangkap saya dan yang menangkap saya pada 1996 banyak dari Badan Intelijen ABRI, bukan Kopassus," kata Budiman saat hadir dalam Podcast Akbar Faizal dikutip Jumat (25/8/2023). 

Oleh sebab itu, Budiman juga membantah kalau saat ini ia tengah merasakan Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome sendiri artinya adanya ikatan emosional antara korban dengan penculik dan menjadi simpatik.

Budiman mengaku tidak merasakan itu karena sebelumnya tidak pernah berhadapan dengan Prabowo kala Tragedi 1998. 

"Stockholm Syndrome itu tidak tepat karena saya juga tidak pernah berhadapan langsung dengan beliau saat itu," ujarnya. 

Lebih lanjut, Budiman mengungkapkan kalau peran Prabowo saat itu hanya menjalankan perintah negara agar Presiden Soeharto bisa tetap berkuasa. 

Budiman Dipecat

Budiman dipecat dari PDIP lantaran menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keputusan partai yang mengusung kadernya sendiri, Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Bergabung dengan Agensi Baru, Bang Yedam Tetap Sebut TREASURE dan TEUME

Dalam surat yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, terlihat ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan juga Sekjen Hasto Kristiyanto.

Pada salah satu poinnya, menyebutkan bahwa Budiman mendapat sanksi organisasi berupa pemecatan.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," bunyi salah satu poin surat tersebut.