Budiman Dinilai 'Ngarep' Dipecat PDIP, Eks Sekjen PRD: Dikapitalisasi Jadi Keuntungan Politik

Suara.com - Eks Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD), Petrus Hariyanto, menilai jika adanya pemecatan PDIP terhadap Budiman Sudjatmiko akan dijadikan bahan gorengan ke depannya. Menurutnya, adanya pemecatan tersebut memang diharapkan oleh Budiman.

Hal itu disampaikan Petrus menanggapi soal PDIP secara resmi melayangkan surat sanksi pemecatan terhadap Budiman imbas menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

"Pernyataan Budiman yang mengatakan bahwa siap menerima resiko apapun dari PDIP atas dukungan ke Prabowo hanya retorika saja, seakan-akan dia pemberani dan tidak takut menerima pemecatan. Justru saya melihat bahwa ia berharap segera dipecat," kata Petrus saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat (25/8/2023).

Ia mengatakan, jika adanya pemecatan tersebut akan dikapitalisasi menjadi keuntungan politik Budiman.

"Proses pemecatan ini akan dikapitalisasi menjadi keuntungan politik. Harapan dia terwujud saat ini, saya memprediksi tim Budiman akan mengoreng isu ini," tuturnya.

Menurutnya, isu ini akan digoreng, misalnya dengan nanti akan banyak komentar di media sosial mengkritik pemecatan sebuah tindakan yang ototiter, tidak menghargai perbedaan pendapat.

"Membangun narasi kalau Budiman adalah victim, korban dari kebijakan partai yang sewenang-wenang," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan kawan satu sel Budiman di penjara LP Cipinang ini menyampaikan, lain hal jika Budiman tak dipecat oleh PDIP. Justru posisi Budiman akan tergantung meski berada di kubu Prabowo.

"Beda halnya kalau tidak dipecat, posisinya menggantung, padahal dia sdh mantap akan berada di kubu prabowo. Tentu akan menyulitkan langkah dia selanjutnya," pungkasnya.

Baca Juga: Harga Helikopter Black Hawk dan Spesifikasinya, Indonesia Bakal Beli 24

Budiman Dipecat

Sebelumnya, Mantan Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko akhirnya dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pemecatan dilakukan usai dia mendukung Prabowo Subianto menjadi capres pada Pilpres 2024.

Dalam surat yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, terlihat ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan juga Sekjen Hasto Kristiyanto.

Pada salah satu poinnya, menyebutkan bahwa Budiman mendapat sanksi organisasi berupa pemecatan.

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," bunyi salah satu poin surat tersebut.