Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan tegas meminta masyarakat untuk tidak pilih pemimpin yang pernah memecah belah umat dan menggunakan agama untuk meraih tujuan.
Pernyataan itu disampaikan Gus Yaqut saat menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat, Minggu (3/9/2023) kemarin.
Awalnya Gus Yaqut meminta masyarkat, khususnya yang sudah memiliki hak pilih untuk memperhatikan betul jejak rekam capres dan cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024.
"Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat ini agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden, kita, lihat betul rekam jejaknya," kata Yaqut seperti dikutip dari wartaekonomi - jaringan Suara.com, Senin (4/9/2023).
Gus Yaqut tidak menjelaskan calon mana yang dianggapnya peranh memecah belah umat. Meski demikian, ia mengingatkan warga untuk melihat rekam jejak paslon yang akan bertarung tahun depan.
"Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah-belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," kata dia.
"Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih," Yaqut menambahkan.
Agama kata dia, seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan seluruh umat. Bukan untuk memecah belah rakyat.
"Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok," jelasnya.
Baca Juga: Cak Imin Jadi Cawapres Anies, Pemilih PKB Diprediksi Pindah ke Prabowo atau Ganjar
Diketahui, sejauh ini sudah ada nama sejumlah bakal capres yang akan bertarung di Pilpres 2024. Pertama Anies Baswedan yang bakal berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Pasangan dengan sebutan AMIN ini diusung oleh Partai Nasdem, PKB dan PKS.
Kedua Prabowo Subianto. Dia diusung sebagai Capres oleh Partai Gerindra, PAN, dan Golkar.
Sedangkan PDIP sudah menjagokan kadernya Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. PDIP sudah mendapat dukungan dari Partai Perindo, Partai Hanura dan PPP.
Berita Terkait
-
Cak Imin Jadi Cawapres Anies, Pemilih PKB Diprediksi Pindah ke Prabowo atau Ganjar
-
Soal Anies Baswedan Gandeng Cak Imin, Nafa Urbach: Gak Enak Ngomongin...
-
Nasdem Kota Bekasi Akui Sudah Jalin Komunikasi dengan PKB Sebelum Anies-Muhaimin Dideklarasikan
-
AHY Gagal Jadi Cawapres Anies, Demokrat Minta Doa Restu Biar SBY-Megawati Bertemu
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
Terkini
-
Legenda Timnas Indonesia Puji Gol Akrobatik Pemain Garuda Muda ke Gawang Timor Leste
-
Khawatir Gila, Kongres AS Minta Dokter Periksa Kesehatan Mental Donald Trump
-
Polda Metro Bongkar Pabrik Zenith di Semarang, Sita 1,83 Ton Bahan Baku
-
Ibu Tiri Sedih Tamara Bleszynski Cuma Jadi Tamu di Nikahan Teuku Rassya, Padahal Seragam Sudah Siap
-
Potensi Besar Industri Daur Ulang, Mengapa Masih Dianggap Murah dan Berkualitas Rendah?
-
Dari Moskow Prabowo Terbang ke Paris, Perluas Poros Diplomasi Strategis
-
Cegah Dampak Negatif Digital, Pemprov Jatim Resmi Berlakukan Pembatasan Gadget di SMA/SMK/SLB
-
Pramono Buka Peluang Partai Politik Ikut Naming Rights Halte, Asal Tak Ganggu Wajah Kota
-
BI Intervensi di Pasar Valas, Rupiah Berdarah-darah ke Level Rp17.124
-
Kasus Korupsi: Ajudan Abdul Wahid Ngaku Dicatut, Tapi KPK Punya Fakta Berbeda