News / Nasional
Sabtu, 30 Mei 2026 | 19:29 WIB
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira. (Suara.com/Bagaskara)
Baca 10 detik
  • PDIP mengkritik Presiden Prabowo karena melakukan tiga kali kunjungan kerja ke Prancis dalam kurun waktu lima bulan terakhir.
  • Pemerintah didesak memberikan penjelasan terbuka mengenai agenda, tujuan, dan target capaian nyata dari setiap kunjungan kenegaraan tersebut.
  • Ketua DPP PDIP meminta komunikasi kepresidenan dilakukan sebelum keberangkatan untuk mencegah munculnya spekulasi negatif dari masyarakat terhadap aktivitas negara.

Suara.com - PDIP menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang dinilai terlalu sering.

Pemerintah diminta untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan dan target capaian dari rangkaian kunjungan tersebut.

Tercatat, dalam kurun waktu kurang dari lima bulan terakhir, Presiden Prabowo telah melakukan lawatan ke Prancis sebanyak tiga kali.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa setiap agenda diplomasi kepala negara harus memiliki parameter keberhasilan yang jelas dan dipublikasikan kepada masyarakat.

"Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan apa, tentu ada tujuannya gitu. Dan tentu, terutama di dalam dunia diplomasi ketika presiden berkunjung ke suatu negara, itu tentu harus teragenda dengan ketat, terus kemudian target-target apa yang akan dicapai, dan kemudian disampaikan kepada publik," ujar Andreas ditemui di Kawasan Mangga Dua, Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Andreas membandingkan era kepemimpinan saat ini dengan masa Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, di mana setiap kunjungan kenegaraan selalu disertai agenda yang padat dan urgensi yang nyata.

Ia juga menyinggung bagaimana kritik serupa pernah terjadi di masa lalu.

"Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur, ya. Sekarang ya orang menyampaikan atau melihat itu pada Pak Prabowo," kata dia.

"Tentu di sini yang Setneg atau juru bicaranya yang harus menyampaikan apa agenda-agenda perjalanan luar negeri tersebut, dan apa yang ingin dicapai melalui perjalanan-perjalanan luar negeri tersebut," katanya menambahkan.

Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara

Lebih lanjut, PDIP mengkritik pola komunikasi pemerintah yang dinilai terlambat dalam memberikan informasi. Andreas berpendapat bahwa agenda kepresidenan seharusnya disampaikan sebelum keberangkatan, bukan saat presiden sudah berada di negara tujuan.

"Ini kan menjadi pertanyaan kan karena setelah pergi sampai di sana dulu baru kemudian penjelasannya belakangan gitu. Seharusnya kan sebelum pergi itu media sudah tahu sehingga publik, rakyat sudah tahu gitu, karena presiden pergi mewakili negara gitu," tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron. [Setpres]

Ia menekankan bahwa tim komunikasi pemerintah memegang peran krusial dalam mencegah munculnya spekulasi negatif di tengah masyarakat terkait aktivitas presiden di luar negeri.

"Ya sederhana aja apa yang menjadi program pemerintah, apa yang harus dilakukan. Ya misalnya kayak presiden pergi, ini disampaikan ke publik gitu," jelasnya.

Ia juga memperingatkan agar alasan kunjungan tidak hanya bersifat seremonial atau kegiatan personal yang dibungkus agenda negara.

"Tidak, oh ini pergi ke ini, pergi ke apa nanti sholat Idul Adha di Prancis. Itu kan bukan argumentasi gitu," pungkasnya.

Untuk diketahui, kunjungan terbaru Presiden Prabowo ke Prancis dimulai pada Rabu (27/5/2026).

Sebelumnya, Prabowo telah berkunjung ke negara yang sama pada 23 Januari dan 14 April 2026.

Load More