- PDIP mengkritik Presiden Prabowo karena melakukan tiga kali kunjungan kerja ke Prancis dalam kurun waktu lima bulan terakhir.
- Pemerintah didesak memberikan penjelasan terbuka mengenai agenda, tujuan, dan target capaian nyata dari setiap kunjungan kenegaraan tersebut.
- Ketua DPP PDIP meminta komunikasi kepresidenan dilakukan sebelum keberangkatan untuk mencegah munculnya spekulasi negatif dari masyarakat terhadap aktivitas negara.
Suara.com - PDIP menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang dinilai terlalu sering.
Pemerintah diminta untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan dan target capaian dari rangkaian kunjungan tersebut.
Tercatat, dalam kurun waktu kurang dari lima bulan terakhir, Presiden Prabowo telah melakukan lawatan ke Prancis sebanyak tiga kali.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa setiap agenda diplomasi kepala negara harus memiliki parameter keberhasilan yang jelas dan dipublikasikan kepada masyarakat.
"Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan apa, tentu ada tujuannya gitu. Dan tentu, terutama di dalam dunia diplomasi ketika presiden berkunjung ke suatu negara, itu tentu harus teragenda dengan ketat, terus kemudian target-target apa yang akan dicapai, dan kemudian disampaikan kepada publik," ujar Andreas ditemui di Kawasan Mangga Dua, Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Andreas membandingkan era kepemimpinan saat ini dengan masa Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, di mana setiap kunjungan kenegaraan selalu disertai agenda yang padat dan urgensi yang nyata.
Ia juga menyinggung bagaimana kritik serupa pernah terjadi di masa lalu.
"Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur, ya. Sekarang ya orang menyampaikan atau melihat itu pada Pak Prabowo," kata dia.
"Tentu di sini yang Setneg atau juru bicaranya yang harus menyampaikan apa agenda-agenda perjalanan luar negeri tersebut, dan apa yang ingin dicapai melalui perjalanan-perjalanan luar negeri tersebut," katanya menambahkan.
Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Lebih lanjut, PDIP mengkritik pola komunikasi pemerintah yang dinilai terlambat dalam memberikan informasi. Andreas berpendapat bahwa agenda kepresidenan seharusnya disampaikan sebelum keberangkatan, bukan saat presiden sudah berada di negara tujuan.
"Ini kan menjadi pertanyaan kan karena setelah pergi sampai di sana dulu baru kemudian penjelasannya belakangan gitu. Seharusnya kan sebelum pergi itu media sudah tahu sehingga publik, rakyat sudah tahu gitu, karena presiden pergi mewakili negara gitu," tegasnya.
Ia menekankan bahwa tim komunikasi pemerintah memegang peran krusial dalam mencegah munculnya spekulasi negatif di tengah masyarakat terkait aktivitas presiden di luar negeri.
"Ya sederhana aja apa yang menjadi program pemerintah, apa yang harus dilakukan. Ya misalnya kayak presiden pergi, ini disampaikan ke publik gitu," jelasnya.
Ia juga memperingatkan agar alasan kunjungan tidak hanya bersifat seremonial atau kegiatan personal yang dibungkus agenda negara.
"Tidak, oh ini pergi ke ini, pergi ke apa nanti sholat Idul Adha di Prancis. Itu kan bukan argumentasi gitu," pungkasnya.
Untuk diketahui, kunjungan terbaru Presiden Prabowo ke Prancis dimulai pada Rabu (27/5/2026).
Sebelumnya, Prabowo telah berkunjung ke negara yang sama pada 23 Januari dan 14 April 2026.
Berita Terkait
-
Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
-
Rupiah Nyaris Rp18.000: Pasar Butuh Kebijakan, Bukan Teatrikal Senyuman
-
Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
-
'Oleh-Oleh' Presiden Prabowo dari Luar Negeri: Antara Visi Visioner dan Mimpi Buruk Guru di Sekolah
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Medco E&P Perkuat Ekonomi Warga Muba Lewat Budidaya Lele Berkelanjutan
-
Prabowo Didesak Evaluasi KDKMP, Dinilai Menyimpang dari Semangat Koperasi
-
Bank Sumsel Babel dan Unsri Perkuat Sinergi, Buka Jalan Pendidikan bagi Putra-Putri Daerah
-
AHY dan Merry Riana Hadir Bersama Sahabat Ojol, Nobar Piala Dunia 2026
-
PTBA Dukung Pengungkapan Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim, 11 Tersangka Ditangkap
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi dan Bupati Tebo
-
Ahli Ekonomi UGM di Sidang PTUN: ART Indonesia-AS Bukan Sekadar Soal Tarif
-
Mega Korupsi Jampidsus Ganggu Ekonomi Nasional dan Kepercayaan Investor
-
Gianni Infantino Dilaporkan ke IOC Buntut Kontroversi Penangguhan Kartu Merah Balogun
-
Bank Jambi Dibobol, Dana Rp144,82 Miliar Diduga Dicuci Lewat Kripto