Tim Tabur Kejagung Ringkus Terpidana Korupsi NTT Fair Linda Liudianto, Diserahkan ke Kejati NTT

SUARA DENPASAR - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan Buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Linda Liudianto, pada Jumat (12/8/2022) sekitar pukul 17:15 WIB di Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

Linda Liudianto yang kelahiran Kupang, 27 Juli 1975, diketahui beralamat di Jakarta Garden City Cluster D'banyan Nomor 163, Jakarta Timur, adalah Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Putri. 

Dia terbukti bersalah dalam kasus pidana korupsi proyek fasilitas pameran NTT Fair tahun 2018.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menerangkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3128 K/Pid.Sus/2020 tanggal 8 Oktober 2020, bahwa Terpidana Linda Liudianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 

Oleh karenanya, Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda senilai Rp 200.000.000 subsidiair 6 bulan kurungan. 

Selain itu, Terpidana juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara Rp. 10.192.784.965.

“Terpidana Linda Liudianto diamankan karena ketika dipanggil untuk dieksekusi menjalani putusan.

Terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut dan oleh karenanya Terpidana dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” rinci Sumedana.

Selanjutnya, Tim bergerak cepat untuk melakukan pemantauan dan setelah dipastikan keberadaannya, Tim langsung mengamankan Terpidana dan dibawa menuju Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilaksanakan eksekusi.

Baca Juga: Kejagung Telah Siapkan JPU Untuk Tangani Perkara Pembunuhan Berencana Brigadir J

Melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap Buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi untuk kepastian hukum. 

“Kami juga mengimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para Buronan,” tandas Sumedana. ***