Suara Denpasar - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi salah satu proyek prestisius yang akan diwariskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bagi penerusnya. Demikian, banyak pihak yang pesimis bahwa IKN akan berlanjut setelah Jokowi usai menjadi presiden.
Sebab, sampai saat ini belum ada investor yang benar-benar tertarik untuk berinvestasi di sana.
Demikian, sebagai bentuk dukungan atas proyek IKN ini, dikabarkan beberapa relawan Jokowi akan menggelar perkembangan di sana.
Menanggapi rencana itu, fisluf dan pengamat politik Rocky Gerung langsung melontarkan kritikan.
Niat relawan untuk berkemah di sana malah akan membuat investor kabur karena menilai bahwa proyek ini kental dengan aroma politik.
Bukan murni investasi bisnis seperti dalam pikiran mereka. Apalagi, laporan Bloomberg yang menuding bahwa proyek IKN ini akan berantakan.
"Ini mau berpolitik atau berbisnis. Apa goalnya berkemah di situ," kata Rocky Gerung dalam bincang-bincang santai dengan jurnalis senior Hersubeno Arief dalam video di halaman Facebook @Rocky Gerung yang dilakukan denpasar.suara.com, Jumat (9/12/2022).
Dia juga mengingatkan bahwa di lokasi IKN tidak sembarangan orang yang bisa berkemah di sana.
Harus dipikirkan bahwa di sana panas mataharinya begitu terik dan di bawah tanah adalah baru bara.
“Kabinet Jokowi (pernah) mereka berkemah di situ. Baru berapa hari saja sudah dua orang gubernur pingsan,” ungkap dia.
Baca Juga: Guru Masih Menderita! Rocky Gerung: Guru Itu Butuh Uang untuk Bensin dan Makan
“Karena itu, mereka kan gak terlatih. Berkemah di situ juga kalau enggak terlatih dengan suatu cuaca panas bisa banyak yang pingsan. IKN kan di atasnya matahari khatulistiwanpanasnya minta ampun. Kemudian bawah IKN itu ada batubara, makin panas minta ampun. Jadi dia akan dipanggang di situ, jadi sandwich di situ?,” paparnya.
Dia juga menilai bahwa rencana berkemahnya relawan itu dinilai sudah irasional dan menandakan fanatisme yang berlebihan.
Soal relawan dengan fanatisme berlebihan bukan hanya ditemukan di pendukung Jokowi.
Tapi juga di pendukung Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo.
“Ini berbahaya ya. Kalau kemudian fanatisme dari para pendukung ini kemudian berubah menjadi yang tadi sikap yang tidak rasional. Kita nggak tahu bagaimana cara menasehati lagi orang yang udah fanatik,” terangnya.
Fanatisme ini juga mencerminkan bahwa relawan mengkultuskan dan feodal. ***
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup
-
3 Terobosan Pajak Kendaraan Ala Dedi Mulyadi di Jawa Barat yang Bikin Warga Senyum Lebar
-
Video Sumpah Injak Al-Quran di Malingping Viral, MUI Lebak: Itu Haram
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Siap-Siap! Sekda Segera Umumkan Daftar ASN yang Terlibat Jual Beli Jabatan di Bogor
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Gak Perlu KTP Pemilik Pertama, Kini Dedi Mulyadi Usul Bayar Balik Nama Disubsidi
-
Minat Investasi Emas Melonjak, Ini Cara Jual Beli Aman Tanpa Potongan Tersembunyi
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi
-
Quiet Quitting ala ASN: Pilih Jalan Fungsional Biar Gak Jadi Pejabat Struktural