Beda dengan Pernyataan Jokowi? Bung Karno: Olahraga Memiliki Kaitan Erat dengan Politik

Suara Denpasar - Sejumlah pihak menilai bahwa olahraga, khususnya sepak bola, sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan politik. Setidaknya itulah yang disampaikan Presiden Joko Widodo melalui channel Youtube Sekretariat Kabinet RI ketika menanggapi beberapa penolakan terhadap Timnas Israel di Piala Dunia U-20. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah untuk ajang ini.

“Jadi jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini FIFA juga sudah mengetahui adanya penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U-20. Tapi Pemerintah maupun PSSI masih terus berusaha agar ada solusi terbaik untuk semuanya," ungkap

Namun, sebuah sejarah mengatakan hal lain.  Dilansir dari Suara.com, di era 60-an, pertautan antara olahraga sepak bola dan politik begitu kentara. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya GANEFO yang diinisiasi Presiden Sukarno. 

Sebagian pihak menganggap bahwa GANEFO merupakan bukti kuat dari kehebatan Presiden Sukarno. Terutama dalam menggunakan sepak bola sebagai wahana politik. 

Saat itu, 36 negara bergabung dalam GANEFO, yang merupakan akronim dari The Games of the New Emerging Forces.

GANEFO inilah yang kemudian dibentuk sebagai perlawanan politik Komite Internasional Olimpiade (IOC), yang dinilai Presiden Sukarno sebagai alat dari kelicikan imperialisme barat. 

IOC sendiri sebetulnya mengklaim bahwa mereka netral sejak awal didirikan. Namun kemudian hal tersebut dibantah Presiden Sukarno.

“Sebuah alat imperialisme,” kata Presiden Sukarno, dilansir dari Suara.com, Rabu, (29/3/2023). 

Sebagai Olimpiade tandingan, GANEFO ini kemudian memberikan ancaman dan tantangan yang belum pernah dihadapi IOC sebagai sebuah alat imperialisme barat. 

Baca Juga: Jokowi dan Dubes Palestina Sepakat Israel Ikut Piala Dunia U-20: Jangan Campur Aduk Urusan Olahraga dan Politik

“Olahraga memiliki kaitan dengan politik,” Presiden Sukarno menambahkan. 

Untuk diketahui bahwa keanggotaan GANEFO, awalnya terdiri dari Kamboja, Cina, Guinea, Indonesia, Irak, Mali, Pakistan, Vietnam, dan Uni Soviet. (*/Dinda)