Suara Denpasar - Sejak Sabtu dini hari (15/4/2023), Sudan dilanda perang saudara antara tentara dan Paramiliter (RSF).
Perang saudara di Sudan bermula saat Paramiliter (RSF) tidak menyepakati wacana integrasi ke dalam tentara. Selain itu, mereka geram terhadap otoritas yang mengawasi proses tersebut.
Sontak saja perang saudara antara tentara Sudan (SAF) dan Paramiliter (RSF) menyebabkan penundaan perjanjian damai yang didukung internasional. Semula, penandatanganan perjanjian dijadwalkan pada 1 April 2023.
"Kesepakatan itu diyakini menguntungkan Ketua RSF, yakni, Mohamed Hamdan Dagalo. Ia lebih dikenal dengan nama Hemeti," tulis laporan Middle East Eye, dilansir Rabu, (19/4/2023).
Menurut draf final perjanjian, integrasi antara SAF, RSF, dan bekas gerakan pemberontak akan disepakati dalam waktu 10 tahun.
Namun, SAF menginginkan proses integrasi hanya selama dua tahun. Ini kemudian menimbulkan ketegangan antara mereka dan RSF.
Pertanyaannya, siapa sebetulnya RSF, dan bagaimana mereka berhasil mendapatkan pengaruh yang signifikan di Sudan?
Dilansir dari Middle East Eye, tercatat bahwa Paramiliter RSF, semula lahir dari milisi Janjaweed pada tahun 2000-an. Kemudian berkembang, semakin membesar hingga sekarang.
Ketika itu, mantan Presiden Omar al-Bashir, memanfaatkan mereka untuk meredam pemberontakan di Darfur, wilayah timur Sudan.
Baca Juga: Sekjen PBB Antonio Guterre Geram atas Bentrokan Militer di Sudan
Pada saat itu pula mereka dituduh melakukan kejahatan perang seperti pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan. Hal tersebut terjadi saat konflik yang menyebabkan sekitar 2,5 juta orang mengungsi, dan 300.000 tewas.
Lalu Hemeti menjadi terkenal sebagai pemimpin milisi Janjaweed. Terutama sesaat setelah konflik di Darfur dimulai.
Milisi Janjaweed kemudian direstrukturisasi, dan menjadi RSF pada 2013. Omar al-Bashir menggunakan RSF sebagai milisi pribadinya, yang siap menghantam pendapat berbeda, atas perintahnya.
Dengan semakin menonjolnya RSF dan keterlibatannya dalam urusan keamanan Sudan, kepentingan bisnis Hemeti mulai berkembang. Hal ini dibantu dengan dukungan dari Bashir - keluarganya menguasai pertambangan emas, peternakan, dan infrastruktur.
Selain kegiatan militernya, RSF juga terlibat dalam berbagai urusan sipil, termasuk pengawasan daerah perbatasan, penegakan hukum, pemungutan pajak, dan bea cukai.
Pasukan tersebut seringkali dikritik karena keterlibatannya dalam kegiatan itu, yang secara konstitusional menjadi tanggung jawab otoritas sipil.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
THM Panhead Jadi Perbincangan usai Kasus Penembakan TNI dan Temuan Senjata Rakitan
-
Pernah Dipakai Runner Harian, Sekarang 7 Sepatu Lari Ini Justru Jadi Barang Koleksi Mahal
-
Cetak Sejarah! Dhea Natasya Jadi Atlet Perempuan Indonesia Pertama di World Longboard Tour 2026
-
Ayah dan Anak Tewas dalam Rumah Terbakar di Musi Banyuasin, Warga Tak Sempat Menolong
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Pesirah Bank Sumsel Babel Kini Jadi Pilihan Anak Muda Sumsel untuk Bangun Dana Darurat
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha