Suara Denpasar - Sejak Sabtu dini hari (15/4/2023), Sudan dilanda perang saudara antara tentara dan Paramiliter (RSF).
Perang saudara di Sudan bermula saat Paramiliter (RSF) tidak menyepakati wacana integrasi ke dalam tentara. Selain itu, mereka geram terhadap otoritas yang mengawasi proses tersebut.
Sontak saja perang saudara antara tentara Sudan (SAF) dan Paramiliter (RSF) menyebabkan penundaan perjanjian damai yang didukung internasional. Semula, penandatanganan perjanjian dijadwalkan pada 1 April 2023.
"Kesepakatan itu diyakini menguntungkan Ketua RSF, yakni, Mohamed Hamdan Dagalo. Ia lebih dikenal dengan nama Hemeti," tulis laporan Middle East Eye, dilansir Rabu, (19/4/2023).
Menurut draf final perjanjian, integrasi antara SAF, RSF, dan bekas gerakan pemberontak akan disepakati dalam waktu 10 tahun.
Namun, SAF menginginkan proses integrasi hanya selama dua tahun. Ini kemudian menimbulkan ketegangan antara mereka dan RSF.
Pertanyaannya, siapa sebetulnya RSF, dan bagaimana mereka berhasil mendapatkan pengaruh yang signifikan di Sudan?
Dilansir dari Middle East Eye, tercatat bahwa Paramiliter RSF, semula lahir dari milisi Janjaweed pada tahun 2000-an. Kemudian berkembang, semakin membesar hingga sekarang.
Ketika itu, mantan Presiden Omar al-Bashir, memanfaatkan mereka untuk meredam pemberontakan di Darfur, wilayah timur Sudan.
Baca Juga: Sekjen PBB Antonio Guterre Geram atas Bentrokan Militer di Sudan
Pada saat itu pula mereka dituduh melakukan kejahatan perang seperti pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan. Hal tersebut terjadi saat konflik yang menyebabkan sekitar 2,5 juta orang mengungsi, dan 300.000 tewas.
Lalu Hemeti menjadi terkenal sebagai pemimpin milisi Janjaweed. Terutama sesaat setelah konflik di Darfur dimulai.
Milisi Janjaweed kemudian direstrukturisasi, dan menjadi RSF pada 2013. Omar al-Bashir menggunakan RSF sebagai milisi pribadinya, yang siap menghantam pendapat berbeda, atas perintahnya.
Dengan semakin menonjolnya RSF dan keterlibatannya dalam urusan keamanan Sudan, kepentingan bisnis Hemeti mulai berkembang. Hal ini dibantu dengan dukungan dari Bashir - keluarganya menguasai pertambangan emas, peternakan, dan infrastruktur.
Selain kegiatan militernya, RSF juga terlibat dalam berbagai urusan sipil, termasuk pengawasan daerah perbatasan, penegakan hukum, pemungutan pajak, dan bea cukai.
Pasukan tersebut seringkali dikritik karena keterlibatannya dalam kegiatan itu, yang secara konstitusional menjadi tanggung jawab otoritas sipil.
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Bikin Merinding! No Na Nyanyikan Tanah Airku Rayakan HUT RI, Diminta Dibawakan Saat FIFA ASEAN Cup
-
HUT RI ke-81, PTBA Perkuat Komitmen Hadirkan Energi, Masyarakat Berdaya, Lingkungan Terjaga
-
3 Mandat Baru dari Prabowo untuk OJK di Momen 17 Agustus, Apa Saja?
-
Harmoni Dalam Persatuan: Semangat NHM Membangun Gosowong Maju di Hari Kemerdekaan
-
PNM Peduli Bergerak Cepat Bantu Korban Gempa di Nusa Tenggara Timur
-
Dedi Mulyadi Soroti Sampah Mengendap 32 Tahun di Saluran Air Kota Bandung
-
Pelabuhan Maumere Tetap Layani Kapal Ro-Ro dan Penumpang
-
Semarak Kemerdekaan Tak Lagi Ramai di Lapak Pedagang, Penjualan Anjlok hingga 75 Persen
-
Seskab Teddy Indra Wijaya Salahi Aturan di HUT RI ke-81 Gegara Pakai Pin Ini?
-
Siswa Jakarta Diperbolehkan PJJ Besok 18 Agustus, Pemprov DKI: Bukan Wajib atau Larangan