Beda Sikap Gibran Rakabuming dan Dedi Mulyadi soal Wisuda TK-SD-SMP-SMA, Begini Katanya

Suara Denpasar - Baru-baru ini muncul protes dari berbagai kalangan terhadap acara wisuda yang diselenggarakan ditingkat TK, SD, SMP dan SMA. 

Pihak-pihak yang memprotes acara wisuda ditiadakan itu beralasan bahwa acara wisuda tersebut hanya akan membebani keuangan orang tua murid. Menurut mereka sebaiknya uang tersebut dipakai untuk menyelolahkan anak ke jenjang berikutnya. 

Bahkan seseorang yang mengaku sebagai orang tua murid langsung menyampaikan lewat komentar di salah satu postingan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim.

"Tolong Pak Nadiem sekarang dihapuskan acara Wisuda dari TK - SMA karena hanya memberatkan biaya para orang tua. Wisuda hanya untuk lulusan Universitas aja bukan dari TK," tulis akun Instagram  @mikhaylaeka2023 dikutip Suara Denpasar, Senin (19/6/2023).

Polemik ini juga sudah mendapat perhatian dari beberapa tokoh politik, seperti Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. 

Gibran Rakabuming dan Dedi Mulyadi memiliki sikap atau pandangan yang berbeda terkait masalah itu.

Menurut Gibran perayaan wisuda disetiap jenjang pendidikan merupakan hal wajar. Sebab, perayaan dilaksanakan dalam satu kali seumur hidup atau setiap jenjang sekolah. Dengan catatan tidak membebaskan orang tua. 

"Tidak apa-apa, asalkan tidak keberatan dan tidak memberatkan orang tua," kata Gibran di Puro Mangkunegaran Solo kepada wartawan, Jumat (16/6/), malam.

Sementara Dedi Mulyadi sepakat untuk wisuda ditingkat TK, SD, SMP dan SMA dihapuskan. Alasannya tidak semua orang tua murid memiliki ekonomi yang mapan, maka sebaiknya ditiadakan.

Baca Juga: Awas! 10 Daerah Paling Rawan Kejahatan di Jawa Tengah, Kotanya Gibran Rakabuming dan Presiden Jokowi Nomor 1?

Melalui akun resmi Instagramnya, Dedi Mulyadi mengatakan pendidikan di Indonesia terlalu banyak kegiatan formal yang memakan biaya dari orang tua murid. Padahal kegiatan-kegiatan itu tidak masuk dalam kurikulum pembelajaran.

"Sehingga hentikanlah segala sesuatu yang formal itu yang memerlukan pembiayaan, wisuda-wisuda-an itu juga menurut saya mestinya ditiadakan karena apa kasihan bagi mereka yang tak berkemampuan," ucap Dedi Mulyadi. (*/Dinda)